Merdeka.com - Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Riau Y Erstanto Windiolelono terkait tersebarnya surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan.

"Hasil keputusan rapat pimpinan MA hari Selasa, 28 Juni 2016, saudara Erstanto Windiolelono, ketua PN Tembilahan dijatuhi hukuman disiplin berat sebagai hakim non-palu di Pengadilan Tinggi Ambon dan tidak dibayarkan tunjangan sebagai hakim selama menjalani hukuman dinas tersebut," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (28/6).

Sebelumnya beredar surat yang ditandatangani oleh Erstanto yang meminta THR kepada perusahaan yang berisi, "Bahwa sehubungan dengan dekatnya hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah tahun 2016, kami selaku pimpinan akan mengadakan pemberian Bingkisan dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Tembilahan."

"Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan bantuan dan partisipasi dari bapak/ibu/saudara pimpinan perusahaan demi terlaksananya kegiatan dimaksud, mengingat kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik serta sukses apabila adanya bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara." Demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Erstanto dengan menggunakan kop surat PN Tembilahan tanpa penyebutan tanggal dan hanya tertulis Juni 2016.

Atas penjatuhan sanksi tersebut Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengapresiasi sekaligus meminta agar MA berbenah.

"Komisi Yudisial memberikan apresiasi atas tindakan cepat MA, Tidak semua pelanggaran harus berujung pada pengawasa. Model pembinaan seperti yang sedang dilakukan MA terhadap Ketua PN Tembilahan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan secara preventif yang harus dilakukan, pengawasan hanya akan turun sbebagai bentuk ultimum remedium atau upaya terakhir," kata Farid.

Farid juga meminta agar MA tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi. "Pemberlakuan perlakuan hendaknya tidak tebang pilih, siapapun orangnya, siapapun aparat pengadilannya baik hakim, panitera, sekretariat, tidak boleh ada pilih kasih atau 'privilege' tertentu yang diberikan, apalagi terhadap pejabat," tegas Farid.

Hal itu dibutuhkan karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang dapat merendahkan kehormatan, martabat dan keluhuran perilaku profesi hakim.

"Tindakan tersebut sangat mencoreng martabat dan integiritas peradilan. Sebaiknya MA lebih dulu memberikan pembinaan, sebelum terjadi hal lebih jauh. Jika tidak, maka pengawasan KY yang akan turun. Masalah akan terus terjadi jika pada aspek pencegahan tidak lagi dipedulikan, maka penegakan represif yang akan bicara, pengawasan tidak tidur," tegas Farid.

Farid juga meminta agar para hakim dan aparat pengadilan menahan diri dan bahkan meniru perbuatan tersebut. "Diharapkan pihak-pihak atau publik mengetahui agar membuka tindakan tersebut," tambah Farid.

MA sudah memecat sejumlah pihak yang dinilai terlibat dalam beberapa kasus pidana seperti Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum MA Andri Tristianto Sutrisna, pegawai negeri pada Panitera Muda Pidana Khusus MA dan supir Sekretaris MA Nurhadi bernama Royani.

Namun MA belum memecat Nurhadi yang sudah beberapa kali dipanggil KPK terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan PK yang di PN Jakarta Pusat.