Hakim Maria & Anwar Usman penuhi panggilan KPK terkait Atut
Merdeka.com - Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap penanganan perkara Pilkada Lebak, sekaligus Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
Maria dan Anwar datang dalam waktu bersamaan dengan kendaraannya masing-masing ke Gedung KPK. Keduanya pun mengaku diperiksa sebagai saksi bagi Atut.
"Iya (untuk Atut). Diperiksa untuk (Pilkada) Lebak," kata Maria di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/2).
Hal senada juga disampaikan Anwar. Dirinya mengaku diperiksa dalam kasus yang sama. Namun, ketika disinggung soal duit Rp 10 miliar yang dijanjikan Ketua DPD Golkar, Zainudin Amali kepada terdakwa kasus penanganan Pilkada di MK, Akil Mochtar, dirinya pun mengaku tidak mengetahui hal itu.
"Saya tidak tahu," jawab Anwar singkat.
Selain keduanya, seorang Panitera MK, Kasianur Sidauruk juga hadir di lembaga antikorupsi ini. Dirinya juga bakal diperiksa terkait kasus yang sama. Namun, dia datang di KPK selang beberapa saat setelah Maria dan Anwar.
Tetapi ketika disinggung apakah akan dimintai keterangan mengenai kasus Pilkada Banten, dirinya yakin kalau hal itu tidak ada.
"Saya rasa tidak ada (dikaitkan Pilkada Banten)," terang Kasianur.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024
Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca SelengkapnyaSatu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK
MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaBesok, MKMK Surati PTUN Jakarta Terkait Gugatan Anwar Usman
Surat tersebut telah dibahas dalam rapat MKMK pada hari ini, Selasa(16/1).
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaLawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan
Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.
Baca SelengkapnyaMKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Kode Etik karena Konpres Tak Terima Dicopot dan Intervensi Suhartoyo
Putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca SelengkapnyaPengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca Selengkapnya