Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim Maria & Anwar Usman penuhi panggilan KPK terkait Atut

Hakim Maria & Anwar Usman penuhi panggilan KPK terkait Atut Hakim MK Maria Farida indrati dan Anwar Usma dipanggil KPK. ©2013 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap penanganan perkara Pilkada Lebak, sekaligus Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Maria dan Anwar datang dalam waktu bersamaan dengan kendaraannya masing-masing ke Gedung KPK. Keduanya pun mengaku diperiksa sebagai saksi bagi Atut.

"Iya (untuk Atut). Diperiksa untuk (Pilkada) Lebak," kata Maria di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/2).

Hal senada juga disampaikan Anwar. Dirinya mengaku diperiksa dalam kasus yang sama. Namun, ketika disinggung soal duit Rp 10 miliar yang dijanjikan Ketua DPD Golkar, Zainudin Amali kepada terdakwa kasus penanganan Pilkada di MK, Akil Mochtar, dirinya pun mengaku tidak mengetahui hal itu.

"Saya tidak tahu," jawab Anwar singkat.

Selain keduanya, seorang Panitera MK, Kasianur Sidauruk juga hadir di lembaga antikorupsi ini. Dirinya juga bakal diperiksa terkait kasus yang sama. Namun, dia datang di KPK selang beberapa saat setelah Maria dan Anwar.

Tetapi ketika disinggung apakah akan dimintai keterangan mengenai kasus Pilkada Banten, dirinya yakin kalau hal itu tidak ada.

"Saya rasa tidak ada (dikaitkan Pilkada Banten)," terang Kasianur.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI

MK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI

Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Dipastikan Tidak Jadi Hakim Sengketa Pilpres 2024

Ini sesuai dengan hasil keputusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Selengkapnya
Satu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK

Satu Kata dari Cak Imin Soal Etika: MKMK

MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Besok, MKMK Surati PTUN Jakarta Terkait Gugatan Anwar Usman

Besok, MKMK Surati PTUN Jakarta Terkait Gugatan Anwar Usman

Surat tersebut telah dibahas dalam rapat MKMK pada hari ini, Selasa(16/1).

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan

Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan

Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.

Baca Selengkapnya
MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Kode Etik karena Konpres Tak Terima Dicopot dan Intervensi Suhartoyo

MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Kode Etik karena Konpres Tak Terima Dicopot dan Intervensi Suhartoyo

Putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya