Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim Konstitusi MK minta pembantu presiden evaluasi diri

Hakim Konstitusi MK minta pembantu presiden evaluasi diri Akil Mochtar. mahkamahkonstitusi.go.id

Merdeka.com - Hakim Konstitusi Akil Mochtar meminta agar orang-orang lingkaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan evaluasi. Jangan sampai, saat mendapat kritik lalu berang dan menyerang balik.

"Para pembantu presiden itu seharusnya mengevaluasi diri juga," ujar Akil di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11).

Akil justru mendukung kritik Ketua MK Mahfud MD. Pernyataan Mahfud terkait adanya mafia narkoba di lingkungan Istana sebelumnya membuat merah telinga Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sudi meminta agar Mahfud tidak mengumbar dugaan ke publik.

Akil mengatakan, grasi yang diberikan terhadap terpidana kasus narkoba Meirica Franola alias Ola merupakan langkah yang salah. "Salah itu grasi untuk Ola," kata dia,

Selain itu, Akil juga menilai pemberian grasi tersebut tidak diperlukan, mengingat semangat masyarakat yang ingin memberantas narkoba. Menurut dia, seharusnya presiden memberikan grasi kepada narapidana politik.

"Kalau itu kan punya wibawa. Jadi, grasi jangan diobral murah," ucap Akil.

Akil menyayangkan sikap para pembantu presiden yang merasa tersinggung kemudian menuduh pernyataan Mahfud merupakan pernyataan MK. "Kalau itu putusan MK, harus diambil dalam rapat pleno. Mahfud tidak bawa-bawa MK. Jadi, jangan ditarik-tarik. Silakan saja tersinggung, bukan lalu melakukan generalisasi bahwa MK begitu dan begini," ujarnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi lain, Harjono, meminta pihak Istana untuk berpikir jernih. Pasalnya, pernyataan Mahfud terlontar atas nama pribadi. "Itu pernyataan pribadi. Bukan sebagai Ketua MK. Pak Mahfud sendiri yang akan bertanggung jawab," ujarnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saksi Ahli Kubu AMIN Sebut Penetapan Gibran sebagai Cawapres Langgar Hukum dan Konstitusi

Saksi Ahli Kubu AMIN Sebut Penetapan Gibran sebagai Cawapres Langgar Hukum dan Konstitusi

Bambang berujar, tak semestinya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diubah dan diamandemen kan di tengah proses Pemilu sedang berlangsung.

Baca Selengkapnya
Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas soal Bansos

Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas soal Bansos

Ngabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Jangan Percaya Hasil Survei Akan Terjadi

Mahfud: Jangan Percaya Hasil Survei Akan Terjadi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md meminta para pendukungnya tidak begitu saja memercayai hasil survei.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya
Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Menkominfo Jawab Isu Menteri Kabinet Jokowi Tak Nyaman

Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Menkominfo Jawab Isu Menteri Kabinet Jokowi Tak Nyaman

Isu kondisi sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sudah tidak nyaman sebelumnya mulai menyeruak ke publik.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.

Baca Selengkapnya
4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini

4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Baca Selengkapnya