Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menyatakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi uji klinik roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011 dan pencucian uang, Djoko Susilo, juga menerima komisi dalam proyek pengadaan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Dalam analisis fakta persidangan, mereka menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu menerima Rp 7 miliar terkait proyek itu.

"Terdakwa juga menerima uang Rp 7 miliar terkait pengadaan BPKB dari PT Pura Agung Utama, melalui Kompol Legimo Pudjo Sumarto," kata Hakim Anggota Anwar, saat membacakan analisis fakta persidangan, dalam sidang Djoko Susilo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Hakim Anwar, dari seluruh harta kekayaan milik Djoko yang terungkap dalam persidangan, yakni USD 60 ribu dan Rp 54,625 miliar, patut diduga berasal dari hasil pencucian uang. Menurut dia, dari jumlah harta itu, tidak sesuai dengan penghasilan Djoko selama menjadi anggota Polri.

Dia pun menyatakan Djoko tidak dapat membuktikan asal hartanya dan patut diduga hasil tindak pidana korupsi.

"Adalah tidak sesuai penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri secara keseluruhan, yakni Rp 407.136 juta. Sementara jumlah penghasilan di luar gaji yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hanya sebesar Rp 1,2 miliar," ujar Hakim Anwar.