Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini batal membacakan putusan terhadap Ketua Tim Penanganan Isu Sosial Lingkungan Sumatera Light South (SLS) Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), Kukuh Kertasafari. Mereka beralasan musyawarah belum siap dengan amar putusan.

"Mohon maaf pembacaan putusan atas terdakwa Kukuh Kertasafari hari ini belum bisa dibacakan, karena majelis hakim belum selesai bermusyawarah. Maka dari itu sidang ditunda dan pembacaan putusan akan dilaksanakan pada 17 Juli," kata Hakim Ketua Sudharmawati Ningsih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/7).

Sementara itu, Kukuh yang ditemui usai sidang mengaku kaget atas penundaan itu. Tetapi, dia memasrahkan hasil akhir persidangan

"Ya kaget juga yah. Cuma menunggu benar apa salah saja. Saya tetap berharap supaya bisa bebas. Kita sudah berusaha maksimum, dari saksi-saksi yang diajukan," kata Kukuh kepada awak media.

Namun, Kukuh berprasangka baik atas penundaan ini. Dia berharap nantinya keputusan dihasilkan oleh majelis hakim bisa adil. Kendati demikian, penasehat hukum Kukuh, Tarwo, justru heran dengan sikap majelis hakim menunda pembacaan putusan kliennya.

"Sesuai yang disampaikan majelis hakim, keputusan harus diambil musyawarah. Berarti mereka belum kompak. Padahal cuma tiga majelis. Ada apa?," ujar Tarwo.

Sementara itu, pembacaan tuntutan terhadap dua kolega Kukuh di PT CPI, Endah Rumbiyanti dan Widodo, akan dilakukan pada Kamis dan lusa. Sedangkan salah satu terdakwa asal PT CPI, Bachtiar Abdul Fatah, masih menjalani persidangan tahap awal.

Dua pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung menuntut Kukuh dengan pidana penjara selama lima tahun. Mereka juga menuntut Kukuh dengan pidana denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Kukuh dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek normalisasi lahan tercemar minyak menggunakan bantuan mikroorganisme (bioremediasi) di Riau antara 2006 sampai 2011.

Kukuh dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Jaksa mengatakan Kukuh terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu Direktur PT Sumigita Jaya, Herland bin Ompo, dari proyek bioremediasi pada 2006 sampai 2010. Herland sudah divonis enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar USD 6,9 juta.

Menurut jaksa, Kukuh selaku koordinator Tim Penanganan Isu Sosial Lingkungan SLS di Kilang Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dinilai keliru menetapkan 28 lahan terkontaminasi limbah minyak, sehingga, perlu dilakukan upaya bioremediasi. Padahal, menurut jaksa, hasil uji terhadap sampel tanah menunjukkan tidak ada kontaminasi minyak.

Hal itu terbukti dengan tidak ditemukannya mikroorganisme pendegradasi minyak. Sehingga, bioremedasi menjadi nihil atau tidak bisa dilakukan.

Padahal, untuk melakukan bioremediasi tersebut PT CPI telah melakukan kerjasama dengan PT Sumigita Jaya (SGJ), dengan membayar USD 6,9 juta. Serta, telah membayar pembebasan lahan masyarakat sebesar Rp 5,4 miliar.

Selain salah menetapkan 28 lahan terpapar, lanjut Supracoyo, izin PT CPI untuk melaksanakan pekerjaan bioremediasi telah berakhir sejak 28 lahan dinyatakan terpapar. Sehingga, seharusnya tidak memintakan penggantian untuk biaya bioremediasi yang mengakibatkan kerugian negara.

Ditambah lagi, ternyata bioremediasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup (LH) No 128 tahun 2003 oleh Kukuh. Tetapi, PT CPI tetap membayarkan biaya bioremediasi yang dilakukan PT SGJ. Uang yang dibayarkan berasal dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas / kini SKK Migas) atau negara.

Jaksa menganggap atas perbuatan Kukuh, negara merugi sebanyak USD 6,9 juta guna membayar PT Sumigita Jaya, dan Rp 5,4 miliar buat biaya pembebasan lahan sekitar proyek.