Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan M Achmad Muharam bin M Muhammad Bahar terpidana empat tahun penjara dalam kasus korupsi pupuk PT Pusri. Sidang tersebut dipimpin oleh hakim Artidjo Alkostar.

"Mengabulkan PK terdakwa," demikian bunyi amar putusan PK yang dilansir dalam website Kepaniteraan MA, seperti ditulis Antara, Selasa (3/12).

Putusan ini diketok pada 30 Oktober 2013 oleh majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua majelis didampingi Hakim Agung Abdul Latief dan Hakim Agung M Zaharuddin Utama sebagai anggota majelis.

Dalam pertimbangannya, dikabulkannya PK karena ada kekhilafan majelis Kasasi, di mana kerugian PT Pusri sebanyak 1.370.000 kg telah termasuk dalam volume pupuk 2000 Ton, sehingga tidak ada kerugian negara.

Menurut majelis PK, perbuatan terdakwa hanya kesalahan administrasi saja, sehingga dibebaskan dari hukuman empat tahun penjara.

Muharam yang merupakan Direktur CV Anugrah Mandiri terjerat kasus ini saat mendapatkan proyek dari PT Pusri berupa pengiriman pupuk di Lampung ke berbagai tujuan di penghujung tahun 1999.

Pada tahun 2000, Muharam mendapat order untuk mengirimkan pupuk ke Cirebon, namun terjadi selisih pengiriman sehingga PT Pusri mengaku mengalami kerugian Rp 2,8 miliar.

Atas kasus ini Muharam divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang hukuman 4 tahun penjara pada 28 Juni 2006 atau separuh dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara.

Atas vonis ini, Muharam lalu banding dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 7 November 2006 membebaskannya.

Atas putusan bebas ini, jaksa mengajukan kasasi karena menilai putusan bebas itu keliru karena mengesampingkan hukum pembuktian dengan cara tidak memperhatikan alak bukti yang ada.

Majelis kasasi mengabulkan dengan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, Muharam juga dihukum untuk membayar ganti rugi keuangan negara Rp 2,2 miliar dengan ketentuan harus dilunasi sebulan setelah putusan diketok. Jika tidak membayar ganti rugi maka harta Muharam disita.

Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar yang pengganti maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.