Merdeka.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Salahudin Wahid, menyarankan pimpinan sidang pleno pembahasan tata tertib (Tatib) Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) agar mengembalikan mekanisme pemilihan rois aam dan ketua umum PBNU ke Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) partai.

Hal itu disampaikan Gus Solah, sapaan akrab Salahudin Wahid, agar kericuhan tidak kembali terjadi pada sidang lanjutan pagi ini. Sebab, kata dia, mayoritas peserta sidang Muktamar menolak mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi atau musyawarah untuk mufakat.

"Solusinya ya dikembalikan ke ADRT. Ahwa kan nanti bisa dikembalikan ke PBNU untuk disosialisasikan lebih luas lagi, lalu bahas, selanjutnya bisa diterapkan pada Muktamar berikutnya," kata Gus Solah kepada merdeka.com, Senin (03/08).

Bila hal itu tidak dilakukan, dia khawatir kericuhan-kericuhan bakal kembali terjadi sehingga pembahasan Ahwa itu berlarut-larut. Gus Solah juga meminta Rois Aam PBNU sekarang turun tangan, dan meminta pimpinan sidang mengembalikan mekanisme pemilihan ke ADRT organisasi.

"Saya rasa rois aam perlu turun tangan meredakan ketegangan, dan menyarankan pimpinan sidang segera mengembalikan kepada ADRT," ujarnya.

Sebelumnya, Sidang Pleno Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) diskorsing Minggu (02/08) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Penghentian sidang dilakukan karena kericuhan terjadi. Ada insiden saling dorong antarpeserta Muktamar yang rata-rata kiai itu.

Kericuhan terjadi ketika sidang membahas draf Tatib Pasal 19 BAB VII tentang Sistem Pemilihan Rois Aam dan Ketua Umum, yang sejak awal menjadi biang perdebatan. Akhirnya Ketua Sidang Slamet Effendy Yusuf menskors agenda sidang. Sidang dilanjutkan siang ini.