Merdeka.com - Ketua Tim Audit Kepatuhan dari Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hero Saharjo mengungkapkan, banyaknya temuan yang mengakibatkan kebakaran hutan di Riau selama ini sulit dihentikan. Temuan itu dari hasil audit kepatuhan UKP4 bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BP REDD+ dan para ahli serta asisten teknis.

Menurut Bambang, salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran sulit dihentikan di Riau yakni banyak perusahaan perkebunan justru berdiri di atas lahan gambut.

"Seluruh perusahaan menjalankan kegiatan di atas gambut yang rawan kebakaran," ujar Bambang di Kantor UKP4, Jakarta, Jumat (10/10).

Bambang juga mengatakan perusahaan-perusahaan itu tidak mampu melindungi areanya dari ancaman kebakaran. Mereka tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi kebakaran.

"Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki sarana pra sarananya," ujar Guru Besar IPB yang merasa heran ini.

Kemudian, Bambang mengatakan adanya konflik yang terjadi di kawasan hutan lindung terhadap pejabat setempat dengan perusahaan tersebut. Pejabat yang seharusnya melakuka pengawasan justru menjadikan kawasan hutan lindung itu tempat bancaan.

"Konflik terjadi di kawasan lindung perusahaan. Harusnya dilindungi bukan tempat bancaan mereka," sindir Bambang.

Bambang juga memaparkan beberapa temuan terhadap pemerintah kabupaten/kota setempat. Beberapa instansi atau lembaga yang berkewajiban mengawasi justru tidak memiliki data perusahaan kehutanan dan perkebunan.

"Pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Bahkan ada perusahaan yang tidak pernah didatangi. Misal PLt Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, bahkan justru instansi terkait tidak memiliki dokumen dari perusahaan korporasi yang mereka awasi," jelasnya.

Menurut Bambang, pemerintah daerah belum mengetahui seluruh kewajiban penanggulangan kebakaran, dan juga tidak menyediakan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

"Dukungan pendanaan juga sangat terbatas. Ada kabar kebakaran besar terjadi tapi tidak ada dana untuk memadamkan. Tidak dialokasikannya dana untuk itu. Alokasi dana pencairan, dana operasional itu tidak dilakukan," beber Bambang.