Merdeka.com - Dua penerima dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan hibah Pemprov Sumut, Aidil Agus dan Imom Saleh, dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Mereka bersalah melakukan korupsi karena menggunakan 19 lembaga fiktif untuk mencuri Rp 2,182 miliar uang negara.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara," ujar Nelson J Marbun, Ketua Majelis Hakim, dalam amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (19/11).

Selain hukuman penjara dan denda, kedua terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara. Aidil Agus harus membayar Rp 1,138 miliar, sedangkan Imom Saleh harus mengganti Rp 1,044 miliar. Jika tidak membayar, harta benda keduanya akan disita dan dilelang. Seandainya hasil lelang tidak mencukupi, maka masing-masing harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun.

Majelis hakim memutuskan Aidil dan Imom telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Polim Siregar dan Mutiara Herlina. Sebelumnya, jaksa hanya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Bahkan, jaksa tidak meminta agar keduanya diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara.

Sesuai dakwaan, Aidil dan Imom merupakan pengurus dari 19 lembaga/yayasan penerima bansos dan bantuan hibah Pemprov Sumut pada 2010 dan 2011. Ke-19 lembaga itu memiliki nama berbeda-beda dan tersebar di sejumlah daerah Sumut. Kedua terdakwa tetap ada di kepengurusannya.

Aidil dan Imom saling berganti peran dalam kepengurusan lembaga-lembaga yang diduga fiktif itu. Bila di satu lembaga Imom jadi ketua, Aidil berperan sebagai sekretaris. Di lembaga lainnya, Aidil yang jadi ketua, Imom jadi sekretaris atau bendahara.

Pada 2010, Aidil dan Imom menerima dana bansos dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) sebesar Rp 2,4 miliar. Lalu, pada 2011 keduanya kembali menerima dana bansos dari Biro Perekonomian sebesar Rp 1,25 miliar.

Setelah dana cair dan ditransfer ke rekening lembaga/yayasan yang digunakan kedua terdakwa, mereka tidak memanfaatkannya untuk melaksanakan kegiatan seperti disebutkan dalam proposal masing-masing lembaga/yayasan. Dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi mereka.