Merdeka.com - Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banyuwangi mengembalikan sepenuhnya biaya ambulans dan pemulasaran jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 asal Kecamatan Cluring yang sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Al Huda Gambiran. Biaya sebesar Rp 4,9 juta itu telah dikembalikan kepada keluarga mendiang pasien tadi malam, Jumat (29/5).

"Sudah dikembalikan ke keluarga. Sudah klir. Ada mispersepsi di lapangan karena RS swasta ketika kasus itu terjadi belum resmi sebagai RS rujukan sesuai ketetapan pemerintah, jadi tidak bisa swab. Masalahnya, tidak ada laporan ke Gugus Tugas soal biaya itu. Kalau dilaporkan, pasti langsung ditangani," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi, dr Widji Lestariono, Sabtu (30/5).

Kabar tersebut disampaikan Widji menanggapi kabar adanya penarikan biaya terhadap salah satu PDP di media sosial.

Rio, sapaan akrab Widji Lestariono menjelaskan, pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan sepenuhnya ditanggung pemerintah dengan sistem klaim, sesuai surat dari Menteri Kesehatan RI.

Di Banyuwangi, kini terdapat 6 RS rujukan Covid-19 sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur. Enam RS tersebut adalah RSUD Blambangan, RSUD Genteng, RS Al Huda, RS Fatimah, RS Bhakti Husada, dan RS Graha Medika.

Kasus pasien Kecamatan Cluring itu terjadi karena ketika kejadian saat itu RS Al Huda belum memiliki kemampuan untuk melakukan tes swab sebagai RS rujukan, mengingat RS Al Huda baru ditetapkan sebagai RS rujukan pada 9 Mei 2020, sementara pasien bersangkutan telah dirawat sejak 7 Mei 2020, hingga dinyatakan meninggal pada 12 Mei 2020 lalu.

"Jadi ada mispersepsi di bawah. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga pasien almarhum Jamal mengucapkan terima kasih kepada Gugus Tugas Covid-19.

"Alhamdulillah kami lega, Gugus Tugas bergerak cepat menyelesaikan masalah ini," ujar perwakilan keluarga.