Merdeka.com - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2014, tentang larangan penyebaran paham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) resmi disahkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (12/8).

Diharapkan, lahirnya Pergub Nomor 51 ini, bisa menjadi payung hukum bagi aparat kepolisian di Jawa Timur, untuk menindak tegas organisasi garis keras pimpinan Abu Bakr Al Baghdadi tersebut.

"Pergub ini dibuat setelah memperhatikan arahan para kiai dan Forpimda Jatim tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi, bukan mengingat dan menimbang lagi. Diharapkan, nanti bisa menjadi payung hukum bagi aparat keamanan dan pemerintahan agar leluasa menindak tegas gerakkan ISIS di Jawa Timur," kata Soekarwo usai menandatangani Pergub Nomor 51 tersebut.

Sebelum Pergub larangan ISIS ini dibuat, Soekarwo mengaku, sempat menerima surat dari Menkopolhukam, yang kemudian menjadi pedoman.

Selanjutnya, setelah resmi ditandatangani, Pergub ini akan dikirim ke masing-masing daerah, agar bisa dijadikan pedoman bagi para bupati dan walikota dalam hal menindak tegas kelompok-kelompok atau jaringan ISIS di Jawa Timur.

"Setelah ini, ya segera (dikirim ke masing-masing daerah). Ini kan sudah diteken, nanti akan dikirim ke Kabupaten/Kota dengan tembusan ke pemerintah pusat," ungkap gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Meski sudah memiliki payung hukum yang jelas, mantan Sekdaprov Jawa Timur itu, juga mengimbau dan meminta masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas penyebaran ISIS di provinsi paling timur Pulau Jawa ini.

Caranya, dengan melapor ke pihak kepolisian secepat mungkin jika melihat gerakan-gerakan yang dicurigai sebagai jaringan ISIS, bukan bertindak sendiri-sendiri atau dengan main hakim sendiri.

Tujuannya, untuk tetap menjaga kondusifitas Jawa Timur. "Kita minta masyarakat lapor ke aparat pemerintah jika daerah dicurigai ada gerakkan tersebut."

Pergub itu sendiri, masih dijelaskan Pakde Karwo, spesifik untuk ISIS saja. "Sementara jika menyangkut aliran sesat, Jawa Timur sudah memiliki payung hukum sendiri," tandas dia.