Merdeka.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe membentuk tim hukum dan advokasi untuk keadilan, demokrasi, dan HAM di tanah Papua. Pembentukan tim ini dalam rangka melakukan advokasi hukum dan kebijakan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

Tim ini dipimpin Saor Siagian, serta dua anggota yaitu Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Tim akan merekrut badan pekerja yang diambil dari para ahli dan orang-orang yang berintegritas.

Ketua tim keadilan, demokrasi, dan HAM di tanah Papua, Saor Siagian mengatakan, pihaknya prihatin adanya tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Lukas.

“Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apa pun,“ katanya di Kantor Kominfo Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (25/2).

Sementara itu, Roy Rening menjelaskan, tim ini diberi kuasa untuk melakukan pendampingan hukum. Serta pemberian keterangan atau klarifikasi pada setiap instansi yang terkait dengan masalah hukum maupun politik hukum di Papua, terutama dalam kerangka kebijakan Otsus dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

“Tidak tertutup kemungkinan tim ini juga menempuh langkah advokasi hukum litigasi dan non-litigasi,” tutupnya.