Merdeka.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff, menginstruksikan jajaran TNI/Polri untuk menindak tegas kemungkinan adanya perusuh yang mengacaukan daerah ini pasca-Pilpres yang hasilnya diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014.

"Saya telah berkoordinasi dengan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismael agar bertindak tegas terukur sekiranya ada kemungkinan yang ingin mengacaukan daerah ini," katanya di Ambon, seperti dikutip dari Antara, Senin (14/7).

Said mengungkapkan hal tersebut saat menghelat pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku, Tokoh agama/masyarakat, pemangku adat (Latupati), pimpinan Parpol serta tokoh pemuda/mahasiswa menyikapi pasca-pilpres yang terjadi saling klaim antar kandidat.

"Saya tidak inginkan klaim menang antar tim sukses dua pasangan Capres-Cawapres berimbas negatif di Maluku, sehingga saya minta aparat keamanan bertindak tegas sekiranya kemungkinan ada yang hendak mengacaukan stabilitas keamanan," ujar Said.

Didampingi Wagub Zeth Sahuburua, dia mengingatkan sembilan Bupati dan dua Wali Kota di Maluku agar mengintensifkan upaya preventif guna menjamin stabilitas keamanan kondusif tetap terpelihara.

Selanjutnya, penyelenggara Pilpres, baik KPU maupun Bawaslu hingga ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) wajib mengemban tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan dengan jujur, adil dan tidak terpengaruh intimidasi.

Begitu pun, komponen bangsa lainnya yakni tokoh agama / masyarakat serta pemuda dan mahasiswa agar memotivasi masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan, sehingga kemungkinan bisa bertindak anarkis.

"Terpenting kita sedang menunaikan Bulan Suci Ramadan 1435 Hijriah, sehingga jalinan keharmonisan antarumat beragama di Maluku sebagai warisan leluhur itu dicerminkan dalam mendukung umat Islam melaksanakan puasa," kata Said.