Merdeka.com - Anggaran revitalisasi Sungai Citarum sebesar Rp 600 miliar dari pemerintah pusat belum juga cair. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan logistik.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku sudah menanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah Provinsi Jabar sudah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembenahan Sungai Citarum.

"Jadi saya sudah nagih ke Pak Luhut. Pak Luhut bilang paling telat pertengahan Maret semua sudah cair. Sehingga kerepotan-kerepotan khususnya TNI yang sudah bekerja tapi kurang logistik bisa diselesaikan," kata Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2).

Pria yang akrab disapa Emil ini tidak menjelaskan alasan keterlambatan pencairan dari pemerintah pusat. Namun, dia berharap anggaran tersebut bisa segera turun untuk menjalankan sejumlah proyek revitalisasi di Sungai Citarum.

Desakan terkait anggaran ini sebelumnya diutarakan Kepala Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Bambang Rianto. Apalagi, kebutuhan untuk operasional bagi TNI yang bertugas sangat diperlukan. Dari Rp 600 miliar yang akan diturunkan, setengahnya dialokasikan untuk TNI. Sisanya untuk kebutuhan perbaikan, pembelian alat berat, dan untuk alat pemusnah sampah.

"Kami kemarin menanyakan ke Kementrian PU. Terutama yang dana untuk TNI ya. Jadi kita lagi nunggu. Kita monitor terus," ujar Bambang, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (14/2).

Pemprov Jabar sedang menunggu hasil koordinasi antara Kementeriaan PUPR DAN Kementerian Keuangan. Dia berharap, secepatnya anggaran tersebut dapat turun sehingga penataan Sungai Citarum bisa segera digenjot.

"Ini kita push terus, kita tanya ke Kementerian PU untuk mempercepat," katanya.

Terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu rekomendasi teknis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk menyetujui mesin insenerator di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hasil rancangan Telkom University dan dari Polda Metro Jaya.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Lingkungan Hidup Jawa Barat, Prima Mayaningtias mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya agar rekomendasi teknis incenerator tersebut dapat segera disetujui.

"Masalah insenerator sedang diajukan. Belum ada yang diaprove sama KLHK," ujar Prima usai acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/2).

Belum adanya rekomendasi tersebut pun berpengaruh pada rencana pencairan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp600 miliar. Di mana jumlah tersebut diperuntukan kepada Pemprov dan Tentara Nasional Indonesia guna menyelenggarakan sejumlah proyek revitalisasi Sungai Citarum.

"Pastinya ya, ada yang ngeganjel khususnya yang TNI ya. Bulan ini kan sudah tinggal berapa hari lagi," katanya.

Dia sampaikan, semula pengadaan insinerator tersebut diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, akhirnya diajukan kepada Kementerian LHK untuk mendapat arahan mengenai penanganan dampak lingkungan hidup, terutama sisa pembakarannya.

Prima menambahkan, insinerator tersebut harus memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Karena itu sedang dikaji lebih dalam di KLHK. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan dua jenis spesifikasi insinerator, yakni dari Telkom University dan Polda Metro Jaya.

"Kemarin sudah masuk spesifikasinya, hanya sekarang diajukan ke KLHK, terus supaya approve dan menentukan mana insinerator yang bisa diaplikasikan di DAS Citarum. Kalau mau cari insinerator yang perfect, sulit," katanya.