Merdeka.com - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika minta jajarannya memaksimalkan penerapan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan di Bali. Hal ini ditempuh untuk menekan membludaknya kendaraan di Bali.

Pajak progresif dipandang perlu dan harus dilakukan. Mengingat Bali yang padat dengan pembangunan, ditambah lagi kedatangan penduduk yang terus meningkat. Ini seiring dengan jumlah kendaraan yang masuk ke Bali.

Kendaraan dari pihak hotel dan vila juga akan diperketat. Hal ini karena didapati sejumlah vila justru menggunakan kendaraan dengan nomor Polisi dari luar daerah.

Menyikapi itu, menurut Pastika pengenaan pajak maksimal 3,5 persen dalam penerapan pajak progresif masih jauh dari batas maksimal yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 10 persen. Bahkan, Pastika mencontohkan kebijakan pemerintah Singapura yang menerapkan pajak progresif 100 persen untuk kepemilikan kendaraan kedua.

"Kadispenda tolong dikaji lagi, bila memungkinkan, terapkan yang maksimal," pinta Pastika, Minggu (7/12).

Selain itu, SKPD terkait juga diminta lebih aktif dalam melakukan penertiban kendaraan luar Bali. Bukan sebatas melakukan razia di jalan, tapi harus menyasar vila maupun hotel sebagaimana informasi yang didapat dari masyarakat.

Menjawab harapan Pastika, Kadispenda Bali I Wayan Suarjana menerangkan, pajak progresif menerapkan batas maksimal 3,5 persen untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya dalam sebuah keluarga. Sementara untuk kepemilikan kendaraan pertama dikenakan pajak sebesar 1,5 persen dan 2 persen untuk kepemilikan kedua.

Selanjutnya untuk kepemilikan ketiga dan keempat masing-masing dikenakan 2,5 persen dan 3 persen. "Kita akan terus melakukan kajian agar dapat menerapkan batas maksimal penerapan pajak kendaraan bermotor yaitu 10 persen," ucapnya, Minggu (7/12) di Denpasar, Bali.