Gubernur Aher nilai wajar dana di Jabar mengendap capai Rp 8 triliun

Merdeka.com - Pemprov Jawa Barat menjadi posisi kedua setelah DKI Jakarta melakukan pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Tercatat ada Rp 8 triliun dana mengendap dari total APBD sebesar Rp 33 triliun.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan merasa dana terendap Rp 8 triliun itu sebagai hal wajar. "Anggaran kita Rp 30 triliun lebih. Sisanya segitu (Rp 8 triliun) wajar," kata Aher sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/8).

Aher bahkan menyebut dana mengendap tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Maka itu, pihaknya menargetkan pada Agustus ini serapan APBD Jawa Barat ditargetkan mencapai 60 persen. Hingga Juli tahun ini, penyerapan di Jawa Barat baru mencapai 40 persen.

"Tahun lalu sebenarnya lebih besar dari ini. Ini lebih kecil. Yang penting akhir tahun aman. Kalau mau aman agustus itu 60 persen. Tapi kemarin akhir Juli sudah 40 persen," ungkapnya.

Guna mempercepat penyerapan anggaran, Aher menegaskan bakal mempercepat beberapa tender proyek. "Kita kan sekarang sedang proyek-proyek tender. Kita sudah minta bayar proyek itu buru-buru. Ini sedang tulis edaran biar tiap termin diambil," tegasnya.

Terkait endapan anggaran Rp 8 Triliun, Aher mengaku sebanyak Rp 1,8 triliun merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Selanjutnya, Rp 3 Triliun adalah anggaran sisa tahun lalu yang akan digunakan tahun ini.

"Sisanya adalah dari pusat, dana pendapatan yang didapatkan setiap hari ditambah dana bantuan keuangan yg belum dicairkan ke kabupaten/kota.

Sisanya dana pendapatan harian," ujarnya.

Dia melanjutkan, gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) juga akan membantu terserapnya anggaran yang maksimal. Sebab, para acara itu bakal banyak dana dibutuhkan

"PON banyak juga ya. Itu masih berjalan terus. September banyak keluar karena masih banyak yang belum dibayarkan," katanya.

Maka dari iru, dia meyakini pada akhir tahun dana APBD bisa terserap maksimal. "Akhir tahun ini amanlah," terangnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai sebesar Rp 214 triliun per Juni lalu. Jika itu dikeluarkan semua, menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdongkrak.

Berikut daftar Provinsi dengan endapan dana terbesar:

1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)

2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)

3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)

4. Riau (Rp 2,86 triliun)

5. Papua (Rp 2,6 triliun)

6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)

7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)

8. Banten (Rp 1,5 triliun)

9. Bali (Rp 1,46 triliun)

10. Aceh (Rp 1,4 triliun)