Merdeka.com - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dari mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyambut baik dan patut mensyukuri pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli lalu dimenangkan oleh pasangan Jokowi - JK sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli 2014 lalu di Jakarta.

Kemenangan pasangan nomor urut 2 ini menjadi titik terang untuk Aceh dalam mewujudkan implementasi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.

Keyakinan itu bisa terwujud, mengingat Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla merupakan seorang arsitek perdamaian di Aceh dan Zaini Abdullah meyakini pasangan ini bisa memenuhi seluruh butir-butir MoU Helsinki dalam UUPA nantinya.

"Ini seperti yang kita harapkan dan kita patut bersyukur atas kemenangan ini, karena JK merupakan arsitek perdamaian Aceh, jadi kita yakin beliau bisa memenuhi seluruh isi dari MoU Helsinki," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, setelah berbuka puasa bersama di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (24/7) malam kemarin.

Dia berharap, atas kepemimpinan Jokowi-JK rakyat Aceh yang sudah pernah mengalami kepahitan yang luar biasa pada masa konflik berkepanjangan. Untuk itu, dia berharap persoalan itu tidak kembali terjadi dan segala sesuatu yang menyangkut dengan rakyat Aceh bisa diselesaikan atas kepemimpinan Jokowi-JK.

Zaini Abdullah menaruh harapan besar, pada Presiden yang baru ini. Mengingat pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh SBY telah gagal memenuhi janji-janji mereka untuk rakyat Aceh yang sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki.

"Itu semua substansi MoU Helsinki yang harus diimplementasikan ke dalam UUPA, ini kita harapkan JK bersama Jokowi bisa menyelesaikannya persoalan ini yang belum selesai," harapnya.

Kemudian ada banyak kewajiban Pemerintah Pusat selama kepemimpinan SBY yang belum dituntaskan. Di antaranya mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Migas dan tentunya juga yang dipersoalkan juga tentang kewenangan pengelolaan lepas pantai yaitu kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai 200 mil dan kemudian juga persoalan bagi hasilnya antara Aceh dan Jakarta  70-30 persen.

"Kemudian juga RPP pertanahan, jadi BPN (Badan Pertanahan Nasional) misalnya harus dikelola oleh Pemerintah Aceh, ini  menjadi pokok persoalan," tukasnya.

Kendati demikian, Zaini Abdullah berharap juga bisa diselesaikan pada sisa masa kepemimpinan SBY. Dalam waktu dekat, kata Zaini, dia bersama Wali Nanggroe Malek Mahmud Alhaytar akan berkunjung ke Istana memenuhi undangan presiden untuk membicarakan beberapa kewenangan Aceh yang belum selesai.

"Kita lihat di tahap Kementerian tidak mungkin terselesaikan lagi dan kita harus bicara empat mata sama beliau (SBY)," tutupnya.