Gubernur Aceh didesak keluarkan izin pemeriksaan Bupati Pidie

Merdeka.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh semakin kronis dan endemis di tubuh Pemerintah Aceh. Atas dasar itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah didesak untuk segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap Bupati Kabupaten Pidie, Sarjani Abdullah yang diduga tersangkut korupsi padi puso di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan catatan GeRAK Aceh, pemanggilan yang telah dilayangkan oleh Polres Pidie untuk memeriksa Bupati sebagai saksi terhadap kasus yang ditangani hingga saat ini belum dipenuhi. Selain faktor belum mengantongi izin Gubernur, hal lain menunjukkan bahwa Bupati Pidie tidak komit dengan upaya pemberantasan korupsi dan persamaan di depan hukum (equality before the law).

"Karena menjadikan izin dari Gubernur, menurut kami sebagai tameng untuk menghindari pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Selasa (12/8) di Banda Aceh.

Katanya, berkaca dari beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, izin pemeriksaan para pejabat yang disangka mengetahui dan memiliki konflik kepentingan terhadap kasus selalu menjadi faktor penghambat bagi para penyidik dalam melakukan upaya percepatan penyelesaian kasus korupsi yang ditangani. Hal ini juga sama sebagaimana kasus yang sedang ditangani oleh pihak Polres Pidie.

"Perlu diingat bahwa percepatan penyelesaian kasus korupsi padi puso saat ini tergantung dari komitmen Gubernur Aceh untuk mempercepat pemberian izin pemeriksaan. Semakin lama Gubernur Aceh mengeluarkan izin pemeriksaan maka semakin lama pula penanganan kasus ini selesai," tukasnya.

Sementara itu Koordinator Pidie Untuk Transparansi Anggaran (PiTA), Ismail Von Sabi mengutarakan, jika Gubernur Aceh komit dengan upaya pemberantasan korupsi di Aceh, maka harus segera mengeluarkan surat izin pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 36.

"Percepatan pemberian izin pemeriksaan adalah bagian dari azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante justitie), karena prosedur izin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang sehingga secara tidak langsung memerlukan biaya operasional untuk mengurusnya," jelas Ismail Von Sabi.

Katanya, penyelesaian kasus ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang tepat, sebab jika kasus ini tidak dituntaskan akan menjadi preseden buruk bagi birokrasi pemerintahan di Aceh. "Terlebih kasus korupsi di Aceh saat ini sudah sangat kronis dan endemis, di mana semua lembaga dan instansi pemerintah sangat mudah dirasuki praktik kotor atas nama korupsi," tutupnya.