Gubernur Aceh cari solusi ke MK soal qanun bendera

Merdeka.com - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membicarakan persoalan qanun bendera yang menimbulkan polemik. Pertemuan ini dilakukan lantaran belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pembahasan qanun itu.

"Kami tentu datang kepada Ketua MK karena ada hal-hal yang mungkin sedikit dapat beda persepsi, seperti qanun tentang bendera dan lambang Aceh," ujar Zaini di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/4).

Zaini mengatakan, qanun ini tidak bermaksud menunjukkan keinginan Aceh berpisah dari NKRI. Keberadaan bendera ini hanya merupakan simbol yang mencirikan kekhususan Aceh.

Selanjutnya, Zaini menerangkan, polemik yang terjadi seputar qanun bendera ini muncul akibat adanya perbedaan persepsi. Atas dasar itu, dia merasa perlu mengadakan dialog dengan MK untuk menjelaskan status hukum dari qanun tersebut.

"Jadi, saya kira beda persepsi inilah yang kami harapkan mendapat solusi yang bijaksana. Kami juga berdoa supaya beda persepsi ini bisa menyatu," terang Zaini.

Lebih lanjut, Zaini menambahkan, polemik yang terjadi tidak perlu untuk diperdebatkan lebih lanjut. "Ini riak-riak yang tidak perlu dikhawatirkan," pungkas dia.