'Golput Tak Berhak Menuntut Kehidupan Politik 5 Tahun Mendatang'
Merdeka.com - Analis Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris memandang Golput (Golongan Putih) tak punya hak memprotes kebijakan calon yang terpilih setelah Pemilu. Hal itu karena Golput tak menggunakan hak suaranya untuk menentukan nasib bangsa.
Hal itu dikatakan Syamsuddin dalam dalam diskusi bertajuk 'Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilu' di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
"Teman-teman yang Golput, sebetulnya tidak memiliki hak untuk menggugat atau ikut serta ambil bagian dalam kehidupan politik 5 tahun setelah Pemilu. Jadi tidak punya hak tidak punya hak menuntut kenapa begini, kenapa begitu? Sebab dia tidak ambil bagian di dalamnya," tuturnya.
Menurutnya, mengkritisi hal tersebut penting. Dia tak ingin para Golput di tengah jalan tiba-tiba menuntut kebijakan publik yang tak adil.
"Kenapa pembangunan ekonomi melenceng? nggak punya hak untuk itu sebab dia tidak ikut memutuskan. Siapa yang memperoleh mandat atau mewakilinya dalam 5 tahun berikutnya," ucapnya.
Bagi Syamsuddin, tak ada argumen atau alasan cukup rasional untuk Golput dalam konteks demokrasi. Dia bercerita, bahwa Golput muncul pada tahun 1970 untuk menyongsong Pemilu 1971. Golput, kata dia, bertujuan untuk menolak kebijakan rezim otoriter Presiden RI ke-2 Soeharto yang memobilisasi, mengintimidasi, dan cenderung menutup peluang munculnya kekuatan oposisi.
"Pertanyaannya apakah kehidupan politik kita saat ini menutup peluang bagi oposisi? Menutup peluang bagi perbedaan? Apakah ada intimidasi mobilisasi dalam memilih? Saya bisa katakan tidak ada, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk Golput," paparnya.
"Apalagi misalnya kekecewaan pada calon presiden itu juga walaupun sah tidak masuk akal. Si A tidak bagus, si B katakanlah masa tidak bagus juga. Mestinya salah satunya ada yang lebih bagus walaupun keduanya tidak bagus. Jadi ada peluang untuk ikut ambil bagian supaya kita punya hak menggugat nanti ketika pemerintah 5 tahun berlangsung," sambungnya.
Menurutnya, sikap Golput tidak memiliki perspektif yang jelas lantaran tak mempunyai tujuan kedepan. Hak politik Golput, kata dia, juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab jika tak menggunakan suaranya.
"Setelah golput lalu apa? Ini penting supaya apa? Supaya setiap pilihan politik kita itu ada targetnya, ada tujuannya," ujar Syamsuddin.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum Putuskan Golput, Ketahui Pentingnya Berpartisipasi dalam Pemilu
Keikutsertaan dalam pemilu memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu
Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaPidato Buka Debat, Ganjar Tegaskan Keresahan Tokoh Publik dan Kampus harus Jadi Catatan
Tokoh publik dan sivitas akademika menyampaikan keresahannya pada praktik demokrasi di ujung kekuasaan Pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaCharta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnya