Golkar sebut kubu Jokowi ribut naikkan BBM untuk pencitraan
Merdeka.com - Wasekjen Golkar Roem Kono menilai Jokowi tak perlu panik dalam menyikapi wacana kenaikan harga BBM. Menurut dia, APBN yang diributkan dengan implikasi kenaikan harga BBM itu baru terjadi 2015.
Roem yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan, Jokowi tak bisa begitu saja merubah postur anggaran yang sudah dibuat oleh SBY. Dia juga membantah jika dalam APBN, program Jokowi tidak ada yang diakomodir.
"Postur anggaran sudah mengakomodir program dari Jokowi, masalah BPJS itu jalan, masalah kesehatan juga jalan. Saya kira harus bertahap, tidak bisa merubah semua negara ini negara besar," ujar Roem di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Dia menilai, bahwa Jokowi-JK tak perlu meributkan APBN 2015 di sisa pemerintahan SBY. Soal harga BBM, dia menambahkan, baiknya tidak dinaikkan tahun 2014 melainkan 2015.
"Bisa menaikkan BBM, tapi jangan sekarang, mungkin pada APBN-P," kata anggota Komisi V DPR ini.
Roem pun melihat, Golkar menolak tegas kenaikan harga BBM di 2014. Sebab, menurut hitung-hitungan fiskal, persediaan BBM masih aman di tahun 2014.
"Kita memang realistis semua tergantung dari pada logika cara berpikir selama masih bisa mengatasi 2014 tidak perlu naikkan minyak, 2014 sudah diatur yang dikhawatirkan mereka kan 2015, kenapa mesti paranoid sekali," jelas dia.
Dia pun menyebut bahwa desakan Jokowi untuk menaikkan harga BBM kepada SBY hanya untuk menyelamatkan citra pemerintahan Jokowi-JK.
"Tidak perlu banyak pencitraan tapi kerja keras tunjukkan kepada rakyat," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaGolkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak memberi arahan khusus kepada pasangan nomor urut 02 itu.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membocorkan bakal ada pertemuan antara ketua umum partai setelah Paloh bertemu Jokowi.
Baca Selengkapnya