Merdeka.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Atut menjadi tersangka dalam kasus suap terhadap Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak dan kasus korupsi alat kesehatan (alkes).

Meski demikian, Partai Golkar belum mau memecat Atut dari posisi wakil bendahara umum (wabendum) DPP yang diduduki Atut.

"Kalau keanggotaan di Partai Golkar tidak diutak-atik. Kita tetap utamakan asas praduga tak bersalah, sanksi yang diberikan kepada Atut akan ditentukan pada waktunya di tingkat DPP terutama dalam posisi sebagai kepengurusan. Kita masih perlu bicarakan lagi. Golkar masih belum bisa memutuskan, masih melihat perkembangan kasus tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono , di Padang, Kamis (19/12) seperti dilansir Antara.

Agung menegaskan partainya tidak panik atas penetapan status tersangka Atut. Menurutnya, Golkar tetap menganut azas praduga tak bersalah kepada Atut.

"Golkar agar tidak panik pasca penetapan Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK , Golkar sepenuhnya menyerahkan proses hukum Atut kepada KPK . Meski begitu Golkar tetap menganut asas praduga tak bersalah," kata Agung Laksono .

Dia mengatakan, apa pun yang dilakukan Atut tidak ada hubungannya dengan Golkar, dan merupakan tanggung jawab pribadi bukan langkah kelembagaan "Tidak ada hubungan antara tindakan-tindakan yang dikatakan korupsi itu dengan kepartaian," ujar dia.