Merdeka.com - Sikap pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel dianggap tidak adil. Gloria batal dilantik menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Merdeka karena status kewarganegaraan.

Gloria diduga mengantongi dwikewarganegaraan karena ayahnya adalah warga Prancis.

"Seolah disudutkan. Dia harusnya diapresiasi karena mau mengibarkan bendera pusaka," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, Selasa (16/8).

Menurut Kak Seto, panggilan akrabnya, seharusnya Gloria diapresiasi karena hendak mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Namun karena status kewarganegaraannya, Gloria terpaksa urung dikukuhkan menjadi paskibraka.

"Dia juga anak Indonesia, apapun juga enggak usah terlalu dikait-kaitkanlah dengan hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu," ucap Kak Seto.

Dengan kasus seperti ini, Kak Seto merasa Gloria seolah bersalah dan membuat jiwanya terguncang.

"Yang penting kan jiwanya Indonesia. Pemerintah tidak adil, artinya jangan terlalu kaku lah, ini anak-anak," ujar Kak Seto.

Menurut sudut pandangnya, anak-anak harus dilihat dari sudut anak-anak juga. Artinya jangan sampai apa yang dialaminya itu justru malah merusak jiwa nasionalisme anak.

"Ini dia merasa diperlakukan seperti tidak adil, tidak fair, takutnya malah jadi membalik jadi tidak cinta Indonesia lagi," tutup Kak Seto.