Giliran Mirwan Amir dan Olly diperiksa KPK untuk Haris

Reporter : Putri Artika R | Kamis, 14 Maret 2013 10:37




Giliran Mirwan Amir dan Olly diperiksa KPK untuk Haris
Mirwan Amir. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Hari ini, penyidik KPK kembali memanggil anggota DPR, Mirwan Amir dan Wakil Pimpinan Banggar Olly Dondokambey. Keduanya akan menjalani pemeriksaan untuk tersangka Haris Andi Surahman.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (14/3).

Mirwan telah hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.20 WIB. Mirwan yang mengenakan pakaian safari hitam mengaku tidak mengenal Haris. Mirwan mengaku tidak ikut mengurus alokasi DPID saat dirinya menjadi pimpinan Banggar.

"Saya tidak tahu Andi Surahman, saya dipanggil ya sudah kita datang," ujarnya.

Tak berapa lama kemudian, Wakil Pimpinan Banggar, Olly Dondokambey juga tiba di Gedung KPK. Olly datang pukul 09.35 WIB, diketahui juga menjalani pemeriksaan dalam kasus yang sama dengan Mirwan.

"Saya diperiksa sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, Rabu (13/3) politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dan Wa Ode Nurhayati juga diperiksa KPK. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Haris.

Dalam perkara DPID, beberapa nama politikus dari berbagai partai politik diduga terlibat. Dalam persidangan, terpidana Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz mengungkapkan ada beberapa anggota DPR yang bersaing mengurus pencairan anggaran DPID buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dia menyebutkan anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Dia juga menjelaskan, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Di persidangan, Fahd mengakui menyuap Wa Ode Nurhayati dengan uang Rp 6 miliar lewat perantara Haris Andi Surahman, saat masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR. Haris saat itu bekerja sebagai staf ahli anggota DPR, Halim Kalla.

Hal senada juga dikatakan Wa Ode. Wa ode mengatakan pimpinan Banggar menyalahi prosedur dengan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Terdapat sekitar 126 daerah yang harusnya mendapatkan jatah DPID, namun tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Wa Ode sendiri telah divonis 6 tahun penjara sedangkan Fahd divonis 2,5 tahun penjara.

[dan]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Suap DPID

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Gaji Rp 1 juta, tukang sapu di Bekasi kesehatannya tak terjamin
  • Kasus Annas Mamun berpotensi dilindungi Lembaga Kepresidenan
  • Megawati masih punya pengaruh menentukan kabinet Jokowi-JK
  • Tim Faisal Basri minta Pertamina stop impor premium
  • Baru 11 tahun, bocah di Sydney sudah ujian kelulusan setara SMA
  • Survei Cyrus: Dukungan rakyat terhadap Jokowi-JK masih kuat
  • Pasek soal kedekatan Anas dan Machfud Suroso: Saya tidak tahu
  • Kemendagri diminta cabut Perda Kehutanan bermasalah
  • Banyak keluarga di Demokrat, SBY dinilai tak sehat pimpin partai
  • Menteri Desa sebut CSR perusahaan tambang tak sentuh masyarakat
  • SHOW MORE