Merdeka.com - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Koalisi Pemuda dan Masyarakat Sulsel mendatangi kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat, (16/8). Mereka mendesak Pansus Angket untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemakzulan atas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Kurang lebih 30 menit mereka orasi bergantian di depan gedung rakyat itu, mereka akhirnya diterima Pansus Angket di lantai 2. Kadir Halid selaku ketua Pansus, Arun Spink selaku wakil ketua dan Andi Ina, Fahrudein Rangga, Andi Tenri Tata Amin selaku anggota, ketiganya mewakili belasan anggota pansus lainnya menerima aspirasi pengunjuk rasa ini.

"Kami datang ke sini atas nama pemuda dan masyarakat Sulsel menuntut Pansus DPRD Sulsel untuk segera keluarkan rekomendasi pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah karena terindikasi telah banyak melakukan pelanggaran hukum di antaranya kebijakan yang berbau KKN," kata Herdian GT, koordinator aksi.

Dia menyebut, salah satu indikasi pelanggaran yang dilakukan Nurdin Abdullah adalah terlibatnya Hajjah Hajra yang memiliki kedekatan pribadi dengan keluarga Nurdin Abdullah dalam banyak proyek. Hajrah adalah pengusaha yang dikenal sebagai 'ratu proyek' di Sulsel. Dia juga adalah satu tim sukses Nurdin Abdullah di Kabupaten Pinrang.

Kemudian, tambah Herdian, ada juga Mirza menantu Nurdin Abdullah terlibat banyak proyek. Dia dikenal sebagai 'raja proyek' di Sulsel.

Selain serukan rekomendasi pemakzulan, pengunjuk rasa pro panitia angket ini meminta KPK, Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Sulsel dan Kejagung serta Kejati Sulsel untuk terus mengawasi hasil panitia angket dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap dalam sidang-sidang panitia angket tersebut.