Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif membela Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal slogan hingga perombakan birokrasi. Dia menilai terlalu dini menganggap Heru menghapus jejak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya katakan begini, terlalu dini untuk menilai itu, saya belum berani mengatakan menghapus," kata Syarif kepada wartawan dikutip, Jumat (16/12).

Meski begitu, Syarif tak menampik sikap Heru mengarah ke penghapusan jejak Anies Baswedan di Jakarta. Namun, dugaan itu perlu dipastikan hingga beberapa bulan ke depan dengan melihat kebijakan yang bakal dikeluarkan Heru.

"Tapi indikasinya ada, tapi bukti kongkretnya saya belum menemukan. Butuh waktu dua tiga bulan penelitian dulu, enggak sekonyong-konyong kita bisa nilai (menghapus)," ujar Syarif.

Menurut Syarif, sikap Heru tak bisa disimpulkan saat ini. Heru baru menjabat Pj Gubernur DKI sejak 17 Oktober 2022 lalu. Artinya, baru berjalan hampir dua bulan.

"Saya tidak setuju, terlalu dini, indikasinya lemah, enggak kuat bahwa ingin mengatakan pak Heru menghapus jejak. Saya intensif diskusi dengan Pak Heru, kadang-kadang saya kasih masukan, kadang kritis saya kasih masukan Pak Heru," ujarnya.

Syarif mengakui kebijakan Heru mengganti pejabat lama di Pemprov DKI bermuatan politis. Namun penggantian itu harus dilihat dari tujuannya, misal untuk melakukan perubahan.

"Ada ada (politis), politis tidak bisa dibantah, sangat kuat. Tetapi politisnya dalam konteks politik ke kelompok apa negara. Harus fair," ujarnya.

"Saya minta Pak Heru untuk ya kalau politis, politis. Tidak bisa dilepaskan politis tadi tapi politik untuk negara atau kelompok. Kalau politik kelompok itu cenderung politik aji mumpung, saya belum lihat Pak Heru itu," tambah dia.

Sejumlah kebijakan Heru di Pemprov DKI dinilai menghapus jejak Anies Baswedan. Di antaranya mengganti slogan Jakarta yang sudah ditetapkan Anies menjadi 'Jakarta Sukses Untuk Indonesia'. Kemudian mencopot Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali.