Merdeka.com - TNI-Polri yang diminta Presiden Joko Widodo dalam mengawasi fluktuasi harga pangan terus menuai kritik. Sebab, dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, institusi tersebut hanya dibutuhkan untuk pertahanan negara dan dalam keadaan darurat, bukan untuk mengawasi naik turunnya harga kebutuhan pangan.

"Semangat untuk mengawasi harga-harga yang tak terkontrol kita perlu apresiasi, sebab harga itu kalau tak dikontrol akan tidak baik. Tetapi pengawasan yang melibatkan tentara saya kira berlebihan," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Muzani menegaskan, tentara dilibatkan dalam urusan negara sifatnya pertahanan dan darurat. Menurutnya, tidak benar bila TNI disuruh turut serta dalam mengawasi harga pangan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.

"Tentara itu dilibatkan yang bersifat darurat. Karena fungsi pokok tentara itu pertahanan negara. Pertanyaannya adalah apakah fluktuasi harga itu sudah pada titik kedaruratan? Apakah kepolisian tak mampu mengontrol spekulan katakanlah seperti itu," jelas Muzani.

"Jadi menurut saya, polisi harus dimaksimalkan di bidang ini. Jangan sampai ada tugas bebas yang lompat yang diberikan kepada TNI," terangnya.

Oleh karenanya, Muzani yang juga duduk di Komisi I DPR itu mendesak agar Presiden Jokowi mengevaluasi kebijakan agar TNI mengurusi soal pangan. Jangan sampai TNI ditarik-tarik ke hal-hal yang sifatnya teknis.

"Perlu dievaluasi. Karena ini kan lompatan harga ini ada persoalan distribusi, konsumsi, perlu dicek dulu. Kalau ternyata konsumsi berlebihan, masalah siapa? Kalau soal distrusi mandek karena apa, soal produksi karena apa, perlu di cek," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden meminta TNI dan Polri tidak segan turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan.

"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, Jakarta, Jumat (29/1).