Gerindra: SBY belum mampu berantas korupsi
Merdeka.com - Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang tadi dinilai lemah dalam memberantas korupsi. Kelemahan itu terlihat dari pidato Presiden SBY yang menyatakan bahwa masih banyak pelaku tindak pidana korupsi.
"Pemerintah dinilai lemah dalam berbagai hal. Kelemahan itu bisa diakibatkan lemahnya kontrol pemimpin dan ada sendi-sendi negara yang memang sudah hancur," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8).
Dia mengatakan, pengakuan Presiden SBY itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah tak mampu mengatasi dan memberantas korupsi.
"Pemerintah mengakuinya, artinya pemerintah tidak mampu mengatasi dan tidak serius. Jargon pemberantasan korupsi hanya dijadikan tema politik. Pidato tadi siang itu adalah pidato bertemakan politik," kata Muzani.
Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, contoh lain dari ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi adalah tidak dilakukannya bersih-bersih di lingkungan Presiden SBY sendiri.
"Bagaimana mau memberantas korupsi kalau di lingkungan Istana sendiri enggak bersih," kata Muzani.
Lebih lanjut dia menyatakan, pemerintah tak mampu mengatasi laju kenaikan harga kebutuhan pokok atau pangan yang terus meroket.
"Pidato tadi bagus, tapi apa yang disampaikan berupa keinginan-keinginan semata dan tidak realistis. Harga pangan tinggi dan terlihat kemampuan tidak ada untuk tahan laju pangan," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaPembahasan program makan siang gratis menunggu pelantikan Prabowo sebagai Presiden.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaSeharusnya jalan yang bergelombang memang semestinya dibeton.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya