Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengaku tidak mengerti maksud pemerintah mengajukan draft KUHP yang di dalamnya di atur mengenai santet. Martin menilai, ilmu hitam sulit dibuktikan dalam hukum.

Martin mengatakan, pihaknya akan memperdalam lagi perihal draf pasal 293 yang mengatur tentang ilmu hitam ini. Karena menurut dia, jangan sampai pasal ini justru membuat penegak hukum kesulitan melakukan pembuktian pelaku ilmu hitam.

"Soal santet masuk KUHP perlu di dalami lagi. Jangan sampai kita di DPR memutuskan santet masuk dalam Undang-Undang, namun nanti polisi dan jaksa serta hakim kesulitan untuk menerapkan hukumnya karena membuktikannya susah," kata Martin saat dikonfirmasi, Kamis (21/3).

Selain itu, kata dia, tidak semua masyarakat percaya akan ilmu hitam. Sehingga dikhawatirkan akan membuat persepsi ganda dalam masyarakat.

"Di masyarakat juga saya amati masih terpecah dalam menyikapi santet ini. Sebagian mengakui adanya santet, sedangkan sebagian lagi tidak mempercayainya benar-benar ada," terangnya.

Martin berpendapat, dalam merumuskan suatu tindak pidana tentu harus memiliki dasar dan fakta hukum yang kuat. Sehingga dia berjanji tidak serta merta menyetujui draf KUHP tersebut sebelum mendapatkan penjelasan yang mendalam dari pemerintah.

"Nanti saya akan tanya lebih dahulu apa alasan Pemerintah memasukkan santet ini dalam rancangan KUHP yang diajukan ke DPR sekarang. Naskah akademisnya sangat perlu kita dalami nanti," tandasnya.