Merdeka.com - DPP Gerindra menyelenggarakan acara bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Kegiatan itu juga dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional 3 Desember lalu.

Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Pihaknya memastikan komitmen dalam membela hak penyandang disabilitas.

"Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas," tutur Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk menganalisis hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

"Bagaimana pun perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan secara humanis dan advokasi, tapi juga dukungan politik. Dengan begitu, Gerindra bisa terus memaksimalkan perjuangan hak-hak disabilitas yang secara nasional jumlahnya mencapai 20 juta jiwa lebih. Maka penting untuk terus menyuarakan hak-hak para difabel," kata Hashim.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, berdasarkan data Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih dengan rincian tunadaksa sebanyak 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 orang, tunarungu sebanyak 249.546 orang, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 orang.

Kemudian berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta.

"Jadi bisa dibayangkan pentingnya suara para penyandang disabilitas dimana proses dan prosedur pemilihan harus menjadi perhatian pelaksana pemilu,” ujar Muzani.