Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyarankan ada evaluasi terhadap Badan Intelijen Negara, terkait dugaan kurangnya asupan informasi kepada Presiden Joko Widodo saat mengusulkan nama calon Kepala Kepolisian RI. Sebab menurut dia hal itu penting dilakukan supaya Jokowi tidak salah langkah.

"Kita harus mengevaluasi Badan Intelijen kita. Presiden tidak pernah membicarakan tentang hasil dari BIN saat mengganti Sutarman," kata Martin dalam diskusi di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (14/2).

Martin berpendapat Presiden Jokowi kurang mendapat informasi dari BIN dipimpin Letnan Jenderal Marciano Norman itu, sebelum memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan malah mengusulkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Menurut dia, saat Jokowi membuat kebijakan penting tentang jabatan publik tapi tidak dibantu informasi dari BIN, maka dia khawatir lembaga itu patut dipertanyakan fungsi dan tugasnya.

"Kalau tidak mendengar informasi dari BIN, apa guna lembaga itu lagi kalau sampai Presiden tidak mendengar informasi tentang calon yang akan diajukan," ujar Martin.

Martin malah menuding saat menentukan calon Kapolri, dia curiga Presiden Jokowi hanya menggunakan informasi dari partai sehingga sarat kepentingan partai dan bukan kepentingan masyarakat.

"Saat mengambil keputusan Presiden hanya mendengar bisikan dari partai, kalau begitu pemerintah harus membuat evaluasi ketatanegaraan mengurangi kuasa partai yang luar biasa," tutur Martin.

Untuk itu, selain menyarankan evaluasi pada kinerja lembaga, Martin juga menyarankan Presiden segera mengganti Marciano Norman dengan pengganti yang lebih kompeten. Dia mengatakan hal itu lantaran supaya tidak terjadi lagi ke depan.