Geramnya Luhut Pandjaitan tak mau didikte asing soal tragedi 1965

Merdeka.com - Pembunuhan 10 jenderal yang dilakukan kelompok Gerakan 30 September atau dikenal G30S telah menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Kejadian itu membuat pemimpin hingga orang-orang yang dianggap berafiliasi langsung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) diburu tentara, dan warga sipil.

Tragedi ini merupakan lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Apalagi, mantan Komandan Jenderal Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD/sekarang Kopassus), Kolonel Sarwo Edhie mancatat korban tewas diperkirakan mendapai tiga juta orang.

Kisah pembunuhan besar-besaran beredar luas setelah Era Reformasi bergulir. Beberapa saksi menyebutkan, Pulau Bali menjadi lokasi yang paling banyak memakan korban. Orang-orang yang dianggap menghalangi pihak yang berafiliasi langsung dengan tentara dicap sebagai PKI dan dibunuh beramai-ramai.

Selama Orde Baru berkuasa, kisah kelam ini seakan tertutup rapat. PKI menjadi kisah yang sangat tabu untuk diceritakan. Bahkan keturunan atau korban selamat diberi cap PKI hingga sulit menjalankan aktivitasnya seperti warga sipil lainnya.

Kini, 51 tahun telah berlalu. Presiden Joko Widodo mulai memenuhi komitmennya untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

Upaya ini dimulai dengan digelarnya Simposium 1965 yang digelar pemerintah di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti sejumlah saksi mata, termasuk mereka yang terlibat langsung dalam operasi pembersihan PKI, yakni Letnan Jenderal (Purn) Sintong Panjaitan.

Simposium ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly. Selain menjadi sorotan publik tanah air, kasus ini juga menjadi pusat perhatian internasional.