Gerakan rakyat Banten lawan Atut makin menguat
Merdeka.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah ke luar negeri selama enam bulan setelah adiknya, Chaeri Wardhana ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap terkait Pilkada Lebak. Atut terkenal dengan dinastinya yang sudah mengakar, khususnya pada pemerintah daerah tanah jawara tersebut.
Sekian lama bungkam, gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap Atut dan dinastinya mulai terlihat. Berbagai elemen masyarakat Banten melakukan perlawanan terhadap orang nomor satu di Banten itu.
Seperti ratusan mahasiswa dan warga yang mengatasnamakan Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) dari Banten, melakukan demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/10). Mereka mendesak KPK agar segera menangkap Ratu Atut Chosiyah .
Para mahasiswa ini dari Himpunan Mahasiswa Banten, Gerakan Tujuh Oktober (Getok) dan Untirta Movement Community (UMC). Dipaparkan oleh mereka, BPK menemukan dugaan kerugian negara akibat dari penyelewengan tersebut mencapai Rp 1 triliun. Pada tahun 2007, ditemukan indikasi kerugian negara nilainya mencapai Rp 731,36 miliar.
Kemudian ada gerakan satu juta tanda tangan yang menyerukan untuk menangkap Atut pada 'malam tolak bala', yang berlangsung di depan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (8/10).
Selain itu, gerakan yang digalang oleh Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) juga membacakan data korupsi dinasti Atut yang didapatkannya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnya