Gedung baru KPK, pedagang kaki lima sumbang Rp 1 juta
Merdeka.com - Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) hari ini menyerahkan uang Rp 1 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana yang diserahkan Sekjen PPKLI, Junaedi Sitorus kepada penasehat KPK, Abdullah Hehamahua itu merupakan dana bantuan pembangunan gedung baru KPK.
Namun, setelah diterima, uang Rp 1 juta itu dikembalikan KPK kepada PPKLI. "KPK mengembalikan uang sejumlah Rp 1 juta yang diberikan PPKLI sebagai uang muka dari pengalangan dana pedagang kaki lima. Hingga kini mekanismenya masih kami pikirkan, agar partisipasi masyarakat ini tepat, maka dari itu KPK kembalikan uang Rp 1 juta itu," kata Abdullah Hehamahua dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6),
Sementara itu, Junaedi Sitorus mengaku siap membantu KPK membangun gedung baru. Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh PKL yang ada di Indonesia untuk melakukan penggalangan dana.
"Kami namakan gerakan seribu. Jadi cukup urunan Rp 1000 per-PKL selama tiga hari. Dengan jumlah PKL yang mencapai 54 juta dalam waktu tiga hari akan terkumpul dana sebesar Rp 162 miliar," kata dia.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto yang ikut hadir dalam jumpa pers itu mengapresiasi niat baik PPKLI. "Ternyata info ini sudah jauh, ada di NTT, Riau, Papua yang kami tidak berpikir bahwa masyarakat di jauh sana memiliki sensitivitas yang begitu besar kepada KPK. Untuk itu kami berterimakasih," kata Bambang.
Seperti diketahui, Komisi III DPR hingga kini belum juga menyetujui permohonan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Hal itu mengakibatkan reaksi dari sejumlah elemen masyarakat. Mereka bahkan berencana memberikan sumbangan kepada KPK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya