Merdeka.com - Juru Bicara Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Kota Depok, Bramastyo Bontas menilai, penurunan billboard bergambar Ketua Garbi Kota Depok Bayu Adi Permana tidak dapat ditolerir.

"Alih-alih memberikan rasa nyaman, baliho bergambar Ketua Garbi Depok Bayu Adi Permana diturunkan dengan alasan memberi rasa tidak nyaman dalam iklim demokrasi di Depok. Padahal, pemasangan baliho itu telah sesuai dengan seluruh aturan dan prosedur yang berlaku di Kota Depok," terang Bramastyo kepada wartawan, Kamis (5/12).

Lebih lanjut, Bramastyo menguraikan tentang isi billboard bergambar Bayu telah terpasang di Jalan Margonda Raya sejak Selasa (3/12). Menurut dia, billboard itu berisikan aspirasi warga terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kota Depok, dan telah dinyatakan 'lulus' oleh seluruh pihak berwenang di kota tersebut.

"Baliho itu hanya berisi kata kemiskinan, kemacetan, pelayanan, upah minimum, kesehatan dan pendidikan, ditambah tagline 'Bosan Yang Lama? Ganti Yang Baru'. Apa yang salah dengan aspirasi tersebut? Seluruh prosedur telah terpenuhi, lulus sensor, kok diturunkan secara sepihak, tanpa keterangan," tegas dia.

Mengenai tindak lanjut penurunan billboard itu, Bramastyo enggan berbicara panjang. Saat ini, Garbi Kota Depok masih melakukan kajian hukum terkait persoalan tersebut.

"Langkah selanjutnya masih kami diskusikan. Yang pasti, kami memiliki bukti-bukti hukum dan telah memenuhi prosedur yang sah terkait terkait pemasangan baliho tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Bayu mengatakan, billboard tersebut merupakan upaya dirinya dalam menangkap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Depok. Ia menegaskan, poster berukuran besar itu tidak memiliki kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dan melanggar aturan apapun.

"Kalau dinilai melanggar aturan, baliho itu enggak boleh dipasang dong. Kalau dikaitkan dengan Pilkada, sekarang bukan masa kampanye. Jika dicermati isinya, saya hanya menyampaikan aspirasi sebagai warga Depok, mengungkap adanya persoalan tentang kemiskinan, kemacetan, kesehatan dan pendidikan di Kota Depok. Ini bukan sekadar tanggung jawab Wali Kota (Depok), persoalan ini harus kita benahi bersama," jelas Bayu.