Merdeka.com - Hawa nafsu menghancurkan karier politik Bupati Garut Aceng HM Fikri. Tak kuasa melawan syahwat, Aceng berpoligami dengan menikahi Fani Oktora (18). Namun tak eloknya, Aceng menceraikan sang istri dengan alasan tak perawan lagi. Ironis.

Kabar ini dengan cepat tersebar dan menjadi buah bibir seantero nusantara. Aceng dihujat, dan didesak untuk segera turun tahta. Gelombang unjuk rasa warga Garut pun terus berdatangan. Mereka seperti tak sudi memiliki pemimpin bermoral bejat.

Sejalan dengan keinginan warga proses politik di DPRD Kabupaten Garut pun berjalan. DPRD akhirnya sepakat memutuskan bahwa Aceng telah melakukan pelanggaran etika. Keputusan itu diambil melalui pandangan seluruh fraksi yang ada di DPRD Garut.

Dari 49 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, 45 anggota di antaranya setuju untuk melaporkan tindakan Aceng kepada Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu, DPRD Garut menyerahkan sepenuhnya kepada MA untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait sanksi apa yang akan diberikan oleh Aceng.

"Dari 8 fraksi, 7 fraksi telah menyepakati tindakan Bupati Aceng merupakan pelanggaran etika, dari 49 (anggota DPRD), 45 di antaranya menyepakati bahwa usulan Bupati Aceng dilengserkan untuk disampaikan ke MA," kata Bajuri saat membacakan putusan di Sidang Paripurna DPRD Garut, Jawa Barat, Jumat (21/12).

Memang apa yang dilakukan Aceng sudah melampaui batas. Dia juga membeberkan alasan menceraikan Fani selain tidak perawan, wanita berkerudung itu juga bau mulut. Dengan tega Aceng menceraikan sang istri melalui BlackBerry Messenger.

Tak berhenti sampai di situ, satu persatu kebusukan Aceng menguak ke permukaan.

Bambang Koosbayono, ayah seorang gadis di Karawang, Jawa Barat, mengungkapkan jika anaknya juga pernah dinikahi sang bupati. Namun lagi, secara sepihak Aceng menceraikan Shinta lewat BlackBerry Messenger 28 Juni 2011.

Menurut Bambang, putrinya dicerai lantaran Bupati Garut itu menuduh dirinya memeras puluhan juta rupiah. "Lima hari (Shinta) ditaruh di daerah Garut di Sumber Alam. Dua bulan kemudian ada SMS dari Fikri, katanya 'papa meres duit sampai ratusan juta'. Padahal sampai hari ini saya belum pernah ketemu dia. Awalnya itulah, dia menceraikan anak saya," kata Bambang.

Dengan kondisi terpojok, Aceng melawan. Dia menilai hasil paripurna DPRD Garut yang memutuskan perbuatan kawin kilat dirinya melanggar kode etik sebagai kepala daerah, cacat hukum. Kemudian Aceng melayangkan gugatan ke PTUN Bandung, melalui kuasa hukumnya Ujang Sujai. Ujang melaporkan per tanggal 26 Desember, dengan nomor gugatan 127/G/2012/PTUN Bandung.

Selain itu, Aceng juga melaporkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke Bareskrim Mabes Polri. Gamawan dianggap telah mencemarkan nama baik Aceng melalui pernyataan di sejumlah media.

"Kami kemarin secara tegas sudah melaporkan Mendagri ke Bareskrim," ujar kuasa hukum Aceng, Egi Sujana di gedung Mahkamah Agung, Kamis (27/12). Tanda laporan polisi nomor LP/990/XII/2012/Bareskrim tanggal 26 Desember 2012. Gamawan dilaporkan pasal pencemaran nama baik dan fitnah pasal 310 dan 315 KUHP.

Kini nasib Aceng berada di tangan Mahkamah Agung (MA). MA sudah menerima surat permohonan pemakzulan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Surat tersebut telah mendapat nomor registrasi tertanggal 2 Januari 2013.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, semua berkas akan dikelola di kamar Tata Usaha Negara sebelum ditangani oleh majelis hakim. "Nanti kalau sudah diputus, putusannya akan diserahkan kembali kepada pemohon yakni DPRD Garut. Selanjutnya, pemohon dapat menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan akan diputuskan oleh presiden," pungkasnya.