Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menolak keras jika subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan berupa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab dia menilai dampak dari pembagian BLT sangat buruk.

"Kemarin saya minta (ke Jokowi) saya bicara dibuka 'byak' saja. Apa yang terjadi dan untuk apa. Kalau itu nanti dengan BLT lagi wah itu bahaya itu. Bisa sakit boyok betul kita semuanya," kata Ganjar.

Dia menjelaskan, dengan anggaran APBN sebesar Rp 2.019 triliun itu lima tahun terakhir digunakan untuk subsidi BBM sebesar Rp 514 triliun, kesehatannya Rp 202 triliun terus infrastruktur Rp 577 triliun.

"Pertanyaannya kita masih memakai proses seperti ini atau tidak? Kemudian saya baca apakah akan ada proses kenaikan BBM. Tapi belum diputuskan BBM akan naik atau tidak," terang Ganjar Pranowo usai melakukan konferensi pers terkait kegiatan lelang jabatan di Pemprov Jateng di Studio Mini Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu(5/11).

Ganjar meminta jika BBM pasti dinaikkan, maka penyalurannya kepada masyarakat harus ke hal-hal yang produktif seperti pembelian pupuk dan benih serta pembangunan bendungan dan irigasi.

"Maka saya bilang, yang kemarin saya sampaikan agar disampaikan ke hal-hal produktif yaitu pupuk, benih dan irigasi yang dibuat 5 sampai 7 bendungan yang akan dibuat setiap tahun. Terus kemudian irigasi yang rusak 52 persen harus disampaikan," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Ganjar secara keras dan tegas mengingatkan kepada Jokowi jika program BLT itu adalah program bermasalah dan tidak layak untuk dilakukan kembali oleh pemerintahan Jokowi sekarang.

"Kalau itu bisa kongkret akan bisa disampaikan ke masyarakat. Ok ini mau naik tapi kamu pasti akan dapat A,B,C,D. Langkah pasti inilah yang penting, naiknya berapa harganya berapa, kemudian kalau nanti terbagi Jawa Tengah nanti dapatnya ada berapa. Karena saya sampaikan hati-hati karena saya meminta pada dua hal, BLT itu masalah. Saya ingatkan betul kepada pemerintah jangan ulangi betul BLT itu masalah. Jangan ulangi lagi BLT," tutur mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Selain itu, Ganjar juga meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) supaya kenaikan BBM mempertimbangkan dan diselaraskan dengan kenaikan UMK di beberapa provinsi di Indonesia. Jika tidak akan membawa dampak sangat buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Yang kedua tolong hitung karena ini ada UMK. Kita mau menetapkan. Di beberapa provinsi kita pakai UMP. Kita mau pakai UMK. Tolong dihitung kapan? Lha kalau nanti bisa disampaikan langsung pada kita itu lebih baik," ujarnya.

"Kita sudah bicara dengan Menko Perekonomian dan Menteri tenaga kerja kita lagi menyiapkan ini. Hati-hati, karena ini waktunya sudah mepet ini. Kalau sekiranya ragu-ragu, tolong kami diajak bicara," ujarnya.