Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melantik enam pejabat dinas hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan beberapa bulan lalu. Enam pejabat ini akan bertugas di beberapa lembaga kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Keenam PNS tersebut yaitu Wika Bintang sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng. Wika sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Disnakertransduk.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali Yulianto Prabowo kini menjabat sebagai Kepala Dinkes Jateng. Yulianto merupakan satu-satunya pendaftar lelang jabatan dari kabupaten yang terpilih.

Sementara itu, posisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jateng dipegang oleh Hendri Santoso. Dia sebelumnya merupakan Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Di samping itu, Kepala Instalasi Rawat Jalan Paviliun RSUP dr Moewardi Semarang Purwoko dipercaya menduduki jabatan Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Moewardi. Sementara jabatan Wakil Direktur Umum RSUD dr Moewardi dijabat oleh Suharto Wijanarko yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bagian/KSM Bedah pada rumah sakit yang sama.

Ganjar juga melantik Kepala Bidang Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga (BP3AK) Jateng Ema Rahmawati sebagai Staf Ahli Gubernur. Padahal, sebelumnya Ema mendaftar untuk posisi Kepala Disnakertransduk.

"Saya mengangkatnya (Ema) untuk mendampingi saya mengurusi soal-soal pengentasan kemiskinan," ujar Ganjar di Komplek Gubernuran Jateng, Jumat (2/1).

Dalam pelantikan ini, Ganjar meminta keenam pejabat ini untuk langsung bekerja menyusun program dengan target yang jelas. Dia mengatakan lelang ini sekaligus menepis tudingan adanya kongkalikong dalam pengisia jabatan di lingkungan Pemprov Jateng.

Dia mengaku sempat mendapat SMS yang meragukan objektivitas lelang jabatan ini. Menurut dia, dalam SMS itu disebutkan pejabat yang terpilih sudah ditentukan sebelumnya.

"Tapi nyatanya orang-orang yang dituding di SMS itu salah semua," katanya.

Lebih lanjut, terang Ganjar, keenam PNS ini mampu meyakinkan gubernur dan wakil dengan menawarkan konsep program mengatasi berbagai masalah di Jateng. Bahkan, menurut dia, terdapat salah satu pejabat yang mengklaim siap mundur jika tidak dapat memenuhi target kerja selama setahun.