Merdeka.com - Kecelakaan yang melibatkan kereta Argo Bromo dengan mobil Kijang di Desa Karangawen, Tegowanu-Brumbung menewaskan 5 orang. PT KAI Daops IV sesuai Undang-undang Nomor 23 Tentang Perkeretaapian meminta Kepala Daerah untuk menertibkan sedikitnya 198 palang pintu KA liar dari 705 palang pintu kereta api yang ada di wilayah Jateng.

Permintaan itupun ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta PT KAI untuk menginventarisir palang pintu liar yang ada di Jawa Tengah.

"Harus kita lakukan review dan pendataan bareng-bareng antara PT KAI, Bupati Wali kota secara bersama-sama. Kami sudah hitung ulang persoalan pertumbuhan sebidang perlintasan kereta api. Jumlahnya tidak hanya ratusan tapi sudah mencapai ribuan," ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi merdeka.com melalui ponselnya berada di Purworejo, Jawa Tengah Rabu(8/10).

Ganjar menyatakan kewajarannya jika pertumbuhan sebidang perlintasan KA liar terjadi. Hal ini karena dengan proses pertumbuhan pemukiman yang ada di sekitar rel KA harus diimbangi dengan pengaturan dan pembuatan jalan raya yang disesuaikan dengan kaidah keselamatan di jalan raya.

"Wajar karena rel KA sudah ada lebih dahulu sebelum pemukiman muncul. Rel sudah ada seiring dengan pertambahan penduduk. Dibarengi dengan perkembangan orang membuat jalan, baik yang dilakukan oleh kalangan properti maupun pemerintah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Jateng," jelasnya.

Ganjar meminta PT KAI tidak hanya melempar kesalahan maupun tanggung jawab kepada pihak lain. Bahkan secara lugas Ganjar meminta PT KAI bersama Bupati dan Wali kota dan dirinya untuk mengatur kembali kemunculan sebidang perlintasan KA yang akan terjadi secara terus menerus ini.

"Mari tegakkan bersama-sama. Jangan hanya lempar tanggung jawab dan kesalahan. Kita bicarakan bareng-bareng antara kami, PT KAI beserta Bupati dan Walikota karena saat ini kita juga lagi menghitung dan ingin mengaturnya. Langkah ini penting dilakukan karena bisa jadi kawasan tumbuh terjadi setiap saat dan harus jalankan aturan dan perizinan itu secara cepat dan tepat," pungkasnya.