Merdeka.com - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara berkala melakukan aksi demonstrasi untuk menolak diberlakukannya RUU tentang Ormas. Mereka menilai, RUU tersebut akan mengembalikan sistem yang dilakukan pada masa Orde Baru, yakni meniadakan keberadaan ormas.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku tidak ambil pusing soal banyaknya ormas yang menolak keberadaan RUU tersebut. Dia menilai, keberadaan aturan itu justru sangat penting untuk mengakomodasi sejumlah ormas di Indonesia.

"Ini kan negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat, mari kita dialogkan, pada bagian-bagian mana yang sependapat," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4).

Menurutnya, sudah banyak lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu juga berlaku pada pendirian yayasan.

"Sekarang ada yayasan, itu diatur undang-undang yayasan. Ada Perkumpulan juga diatur undang-undang perkumpulan, kalau ormas ya diatur undang-undang ormas," tegasnya.

Dia menambahkan, keberatan yang dilakukan ormas-ormas tersebut terkait soal transparasi keuangan. Dengan demikian dapat menjamin keterbukaan bagi seluruh lembaga.

"(Keberatan) soal uang, pemerintah diminta transparan, parpol juga diminta transparan, ormas juga transparan dong, adil bernegara ini," tandasnya.