Fuad Rahmany nilai Hadi Poernomo berwenang nihilkan pajak
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menilai langkah Hadi Purnomo sudah sesuai Perundang-undangan. Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan pajak Bank Central Asia (BCA).
"Di UU pajak ada pasal Dirjen Pajak punya kewenangan itu. Ada kewenangan untuk menihilkan pajak tertentu," kata Fuad di kantor KPK, Rabu (23/4).
Menurut Fuad, kewenangan menihilkan pajak itu melekat pada Dirjen Pajak. Persoalannya adalah penerapan kewenangan tersebut.
"Kewenangan selalu ada, kasusnya benar apa tidak. Pajak itu ribuan macam bentuknya, beragam sekali," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Hadi Purnomo terjerat kasus lama, yakni saat dia menjabat Dirjen Pajak pada 2002-2004 silam. Hadi diduga menerima suap terkait permohonan keberatan pajak Bank Central Asia (BCA).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Bocorkan Persiapan Ganjar Pranowo Hadapi Debat Ketiga
Debat pilpres dilaksanakan sebanyak lima kali dan kini tengah memasuki debat ketiga
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Sowan ke Mahfud, Usai Kemarin Dilantik Jokowi
Mahfud yang mengenakan batik biru panjang lalu mengajak mantan Panglima TNI itu masuk ke dalam rumahnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sosok Hadi Eks Panglima TNI, Bintang Empat Kepercayaan Jokowi Pengganti Mahfud Md
Profil eks Pnaglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dikabarkan akan dilantik sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaDewan Pakar TKN soal Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu: Bahan Debat Bukan untuk Diadukan
TKN menilai hak pendukung Gibran untuk melaporkan Mahfud ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Hadi Tjahjanto, Dulu Menteri ATR Kini Dilantik Jadi Menko Polhukam
Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.
Baca Selengkapnya