Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, meminta agar Pilkada serentak 2015 ditunda. Pasalnya, anggaran keamanan bagi Pilkada masih belum terpenuhi.

"Melihat perspektif keamanan yang dikawal kepolisian, tentu Komisi III bisa berikan warning ke pemerintah, bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan pemberian dana keamanan," kata Nasir di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Peringatan awal tersebut bisa diberikan pada pemerintah sebagai pemberitahuan sejak dini. Di sisi lain, lanjut Nasir, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang baik, maka negara harus rela menguras uang kas-nya karena memang biayanya mahal.

"Memang yang mahal belum tentu baik, tapi yang baik biasanya malah mahal. Maka dari itu untuk menghadirkan Pilkada yang baik maka harus didukung keamanan," tuturnya.

Diketahui, Polri telah menganggarkan biaya pengamanan Pilkada sebesar Rp 1.075.924.924.440.201. Namun, dari dana yang diusulkan Polri tersebut, pemerintah daerah baru menyetujui Rp 363.231.471.155, sementara kekurangannya masih sekitar Rp 700 miliar lagi.