Merdeka.com - Forum Pengacara Konstitusi berencana mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempermasalahkan penanganan sengketa pilkada yang dipindah dari MK ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota FPK Robikin Emhas mengatakan pihaknya sebenarnya bersepakat dengan Perppu jika dibentuk mahkamah pemilu. Menurut dia, keberadaan mahkamah pemilu yang dimaksud Perppu bersifat ad hoc.

"Mahkamah pemilu itu kemudian bisa saja proses pembentukannya karena ad hoc mencomot ada dari unsur apa, dari unsur apa, tapi yang kemudian paham betul tentang dunia kepemiluan," ujar Robikin di Jakarta, Rabu (15/10).

Namun demikian, Robikin mengaku tidak dapat bersepakat jika sengketa pilkada ditangani oleh MA. Ini lantaran proses yang harus dijalani terlalu panjang sehingga tidak efisien.

"Mempertimbangkan mengajukan uji materi terhadap Perppu itu di antaranya mengenai itu. Jadi, kita menguatkan pilkada langsung, tetapi untuk hal tertentu ada yang kita minta untuk dibatalkan," terang dia.