Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengendus adanya kebocoran dana APBN yang terjadi dalam proses pengadaan bahan pakaian dinas pegawai dengan nilai HPS sebesar Rp 4,3 milliar yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan demikian, Fitra mendesak kepada KPK untuk segera menyelidiki dugaan penyelewengan dana pembuatan pakaian dinas tersebut yang dinilai terlalu besar dan tidak masuk akal itu.

Fitra menduga Ditjen Bea Cukai melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses pelelangan.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menjelaskan, proses lelang yang dimenangkan oleh PT Yabes itu diduga telah terjadi kongkalikong. Sebab, ada perusahaan yang menawarkan harga lebih murah tetapi tidak dipilih oleh Ditjen Bea Cukai.

"Padahal, ada perusahaan yang lebih murah, yaitu CV Mas Textile nilai penawaran sebesar Rp 4.015.440.000, tapi perusahaan ini dikalahkan," jelas Uchok melalui pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (26/12).

Selain itu, Fitra juga meminta kepada DPR Khususnya komisi XI, untuk menghentikan dan menghapus program tahunan, seperti memberikan jatah kepada pegawai Bea dan Cukai berupa bahan pakaian dinas, sepatu dinas baru, kancing pakaian upacara, kemeja kerja pegawai dan penjahitan pakaian.

"Kami merasa dengan pemberian jatah ini, negara terlalu memanjakan pegawai bea dan cukai. Padahal, kejujuran mereka sebagai aparat pajak banyak dipertanyakan publik," tegas Uchok.

Uchok juga beranggapan, lebih baik pemberian jatah tersebut diberikan kepada yang lebih berhak seperti pengemis di jalanan. Dibandingkan diberikan untuk pegawai bea cukai yang hidupnya sudah cukup mewah.

"Lihat saja, orang-orang miskin tidak pernah mengemis meminta selembar bahan pakaian apapun dari negara untuk menjahit baju mereka yang compang camping. Padahal, orang-orang miskin yang seharusnya berhak atas bahan pakai dinas, sepatu dinas baru, kancing pakaian upacara, kemeja kerja pegawai dan penjahitan pakaian," pungkasnya.