Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menyebut, Ganjar memastikan daerahnya bersih dari korupsi.

Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).

"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih," kata Firli saat meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11).

Firli mengatakan, dalam lingkup pencegahan antikorupsi yang lebih luas peran seorang gubernur menjadi sangat penting.

"Peran gubernur harus memastikan ada kemudahan pelayanan investasi dan juga tidak ada pungutan liar seketika menerbitkan izin. Kalau Pak Ganjar sudah melakukan itu, kita terima kasih karena itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," ucap Firli.

Firli menegaskan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Butuh kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat desa.

Tindak pidana korupsi, lanjut Firli, merampas hak-hak masyarakat yang terkadang tidak menyadarinya. Padahal, tambahnya, tujuan negara akan gagal apabila membiarkan terjadi tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu, KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui Program Desa Antikorupsi," imbuhnya, dilansir dari Antara.

Reaksi Ganjar

Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan, menciptakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hal yang sulit asal ada kemauan dan kesadaran untuk tidak melakukan penyelewengan. Hal itu pun ditekankan Ganjar kepada jajarannya di tingkat kabupaten dan kota.

Terlebih, lanjut Ganjar, Desa Banyubiru telah menjadi pemacu sekaligus percontohan Desa Antikorupsi di Jawa Tengah yang menjadi tolok ukur tingkat nasional. Sehingga pencegahan tindakan penyelewengan bisa lebih mudah.

"Kalau contoh itu sudah ada, tolok ukurnya sudah ada, maka tinggal diperintahkan ke seluruh desa untuk melakukan program Desa Anti Korupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu," ucap Ganjar.

Ganjar pun menyebutkan, di Jawa Tengah total sudah ada 29 kabupaten dan kota yang sedang proses penilaian Desa Antikorupsi.

Dengan dinobatkannya Desa Banyubiru sebagai percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional, maka upaya pencegahan korupsi yang ada tinggal direplikasi ke daerah lain agar semangat anti korupsi bisa semakin masif.

"Sekarang kita sudah punya 29 sekarang dan semua on going dalam penilaian alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru. Maka setelah ini dari hasil penilaian kita tinggal replikasi," tutur Ganjar.

Desa Antikorupsi

Desa Banyubiru terpilih menjadi desa yang meraih skor tertinggi dalam pembentukan desa antikorupsi tahun 2022, dengan nilai sebesar 96,75; yang kemudian disusul Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan nilai sebesar 96,16 dan Desa Kumbang di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan nilai 95.

Selanjutnya, Desa Sukojati di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan nilai 93,25; Desa Kamang Hilia di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan nilai 93,25; Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Bali, dengan nilai 93,21; Desa Hanura di Kabupaten Pesawan, Lampung, dengan nilai 92,75; Desa Pakatto di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan nilai 92,75; serta Desa Mungguk di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dengan nilai 91,39.

Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu. Program itu pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta, sebagai desa percontohan.

Pada tahun 2022, KPK memilih 10 desa dari 10 provinsi untuk dibentuk sebagai percontohan desa antikorupsi. Program tersebut dilaksanakan karena KPK melihat besarnya dana desa yang dikucurkan Pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp468,9 triliun di 2022.