Festival Film Dokumenter Kudus 2014 diduga sarat korupsi
Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini masih mendalami kasus dugaan penyimpangan penyelenggaraan festival film dokumenter Kudus pada 2014. Mereka sudah meminta keterangan beberapa orang buat menelusuri amis korupsi dalam pelaksanaan acara itu.
"Sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang dimintai keterangannya, termasuk penyelenggara acara (event organizer) kegiatan tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Hasran di Kudus, seperti dilansir dari Antara, Jumat (10/4).
Hasran mencatat, sudah ada enam orang dimintai keterangannya terkait dugaan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan festival film dokumenter tersebut. Hingga kini, kata dia, Kejari Kudus belum menarik kesimpulan dari penelusuran itu. Apabila ada indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraannya, lanjut dia, tentunya akan ditentukan setelah gelar perkara.
"Kami juga belum bisa memastikan apakah kasus tersebut muncul kerugian negara atau tidak karena saat ini masih dalam proses mengumpulkan bukti," ujar Hasran.
Hasran menambahkan, setiap laporan masyarakat tentu akan ditindaklanjuti, terlebih disertai dengan alat bukti. Beberapa pihak pernah ditanyai Kejari Kudus soal acara itu antara lain Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus dan bendahara proyek festival film dokumenter Kudus 2014.
Dugaan adanya penyimpangan pelaksanaan acara itu pertama kali disinggung oleh para pegiat tergabung dalam Milisi Penyelamat Uang Rakyat Kudus. Mereka mempertanyakan program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus lewat festival film dokumenter Kudus 2014 menelan dana Rp 910 juta. Mereka menganggap hal itu pemborosan anggaran dan uang rakyat.
Adapun film dokumenter yang dihasilkan merupakan hasil karya para peserta festival yang berjumlah 60 film. Pagu anggaran pembuatan film pariwisata itu tercatat sebesar Rp 924,02 juta, sedangkan nilai kontraknya sebesar Rp 910 juta. Berdasarkan dokumen penggunaan anggaran 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus memiliki kegiatan yang tertulis 'pembuatan film pariwisata' dan bukan menggelar festival film dokumenter.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.