Merdeka.com - Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan akan segera mengeksekusi aset dari PT Asian Agri Group (AAG) berupa perkebunan dan 14 perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pelaksanaan eksekusi ini rencananya akan dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2014.

"Adapun jatuh tempo pembayaran denda pajak senilai Rp 2,5 triliun lebih akan jatuh pada 1 Febuari 2014 mendatang," kata Basrief di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Basrief menjelaskan, menurut perintah pasal 14 C ayat 1 KUHP dan pasal 6 ayat 2 UU No. 19 tahun 2000, apabila selama kurun waktu 1 tahun ke-14 perusahaan yang tergabung dalam PT AAG tidak membayar denda pajak sebesar Rp 2,5 triliun lebih secara tunai maka berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 19 tahun 2000, jaksa selaku eksekutor dapat melakukan upaya paksa atau penyitaan aset terhadap 14 perusahaan tersebut.

"Apabila tidak dilaksanakan, maka jaksa selaku eksekutor akan melakukan upaya paksa dan sita aset. Ini dari MA (Mahkamah Agung). Sehingga tidak ada kata lain putusan MA harus dilaksanakan eksekusi putusan MA itu. Karena putusan MA sudah kekuatan hukum tetap. Kita tidak ingin dampak yang ditimbulkan dari penegakan hukum ini," ujarnya.

Basrief menambahkan, bahwa hasil pelacakan kejaksaan yang telah dilakukan selama ini menyebutkan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh PT AAG berjumlah Rp 5,3 triliun. Aset itu berupa perkebunan sawit yang tersebar di tiga propinsi dan bangunan perkantoran di Indonesia.

"Sumatera Utara 37.848 hektar, Jambi 31.488 hektar, Riau 98.209 hektar. Adapun 19 pabrik pengolahan minyak sawit di tiga propinsi tersebut di atasnya berdiri bangunan kantor dari 14 perusahaan yang tergabung dalam PT AAG senilai Rp 5,3 triliun," imbuh Basrief.