Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku memiliki informasi dari sejumlah dokter bahwa ada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memonopoli pengadaan vaksin impor. Hal ini diutarakannya, lantaran kecewa dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kesehatan RI, yang lebih memilih untuk menindak tegas 14 Rumah Sakit pengguna vaksin palsu daripada mengungkap BUMN pemonopoli jalur distribusinya.

"Saya enggak tau pasti, yang pasti namanya ada farma-farmanya," kata Fahri di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Selain itu, lanjut Fahri, masih ada 4 perusahaan lain mengontrol distribusi vaksin yang dihadirkan oleh BUMN itu. "Kenapa ada barang monopoli yang tiba-tiba menyebar dan bisa dipalsukan," ujarnya menyesalkan.

Fahri mengatakan, lembaga pengawas seperti Kemenkes dan Badan POM harus lebih bertanggung jawab terhadap kasus ini, dengan mencari inti permasalahannya.

Dirinya menilai, upaya pemerintah untuk menutup rumah sakit hanyalah masalah di hilir yang tidak dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kasus vaksin palsu ini.

"Lembaga-lembaga pengawas, Kemenkes dan BPOM harus segera melaporkan dimana terjadi. Jangan Rumah Sakit dikorbankan. Menurut saya tidak fair. Kadang RS kebobolan karena di atas tidak mengawasi," ujar Fahri.

"Pemerintah jangan sok jago. Kesalahan jangan dilimpahkan ke pihak lain. Membubarkan Rumah Sakit kan konsekuensinya besar. Pemerintah seharusnya nyalahin diri sendiri dulu. Jangan mengorbankan pelayanan publik," pungkasnya.