Merdeka.com - Keikutsertaan Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL) berbuntut panjang. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembekuan kepada Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), karena telah melanggar rekomendasi BOPI.

Surat pembekuan ini menambah panjang catatan buruk sepak bola di Indonesia. Keputusan ini kemudian ditanggapi beragam dari berbagai pihak. Bahkan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) beda pandangan.

JK turun gunung mencoba menengahi dan meminta agar Menpora Imam segera mencabut SK tersebut, sehingga PSSI dan kompetisi liga Indonesia kembali bergulir seperti biasa. Pemain bisa latihan, klub bertanding, para fans sepak bola bisa menyaksikan tim kesayangannya bertanding.

Namun keinginan JK agar PSSI segera aktif ini berbeda dengan Jokowi. Orang nomor satu di negeri ini malah mendukung penuh keputusan Menpora, bahkan tak masalah jika memang PSSI harus terkena sanksi oleh FIFA.

"Dalam pembenahan persepakbolaan yang terpenting adalah pembinaan sepakbola yang menjadi dasar kompetisi sepak bola nasional yang fair. Hal ini membutuhkan organisasi bola yang sehat dan dipercaya masyarakat. Saat ini waktunya untuk berbenah. Tidak apa-apa kita absen dalam kompetisi internasional sementara, tapi kita bisa membangun prestasi besar di masa datang. Kalau organisasi sepakbola kita sudah tertata dengan baik barulah kita bicara capaian prestasi. Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik," kata Jokowi lewat akun resmi Facebooknya dikutip merdeka.com, Kamis (28/5).

Kisruh PSSI tak hanya bikin Jokowi dan JK beda sikap. Pembekuan PSSI ini bahkan mengundang reaksi bagi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri geram dengan sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh Menpora. Dia menilai, kalau memang benar ada mafia di tubuh PSSI, harusnya pelaku yang ditangkap, bukan organisasi PSSI yang malah dibekukan.

Berikut kemarahan Fahri Hamzah kepada Menpora dan pemerintah yang bekukan PSSI, dihimpun merdeka.com, Sabtu (30/5):

Logika Menpora aneh, mafia ditangkap bukan PSSI dibekukan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengapresiasi peristiwa penangkapan sejumlah eksekutif Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA atas dugaan korupsi di Kota Zurich, pada Rabu (27/5) dini hari sebagai bentuk pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia. Menurut dia, sebaiknya Indonesia melakukan hal yang sama yakni mencari mafia yang bermain tanpa harus membekukan PSSI."Bagus malahan. Di mana ada penjahat harus ditangkap tapi jangan bubarkan lembaganya dong. Di sini tidak ada penjahatnya, lembaganya yang dibekukan. Aneh logikanya gitu lho," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jumat (29/5)."Saya punya pandangan pribadi yakni aksi judicial beberapa negara memang juga kaitkan dengan persoalan politik. Tapi FIFA-nya tidak dibubarkan, penjahatnya yang ditangkap. Ini kan enggak ada penjahatnya tapi PSSI-nya dibekukan. Tidak benar dong. Siapa penjahatnya, sebut dong. Jangan mengeluarkan surat membekukan," lanjut dia.Menurut Wasekjen PKS ini, kasus pembekuan PSSI yang terjadi sekarang ini berawal dari ketidakmampuan pihak yang menangani, lalu coba mencari kambing hitam."Kalau ada mafia ya itu ditunjukan. Di Indonesia itu kayak gini, begitu dia nggak sanggup tangani pajak dia sebut mafia pajak, enggak sanggup urus sepak bola dia bilang mafia sepak bola. Begitu enggak sanggup Migas dia sebut mafia Migas. Semua jadi mafia. Terminologinya pencitraan tapi faktanya enggak ada. Yang benar itu diam saja tapi semuanya ketangkap. Ini enggak ada," papar dia.Selain itu, Fahri juga meminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Kata dia, negara pada dasarnya punya kemampuan untuk menyelesaikan kisruh sepak bola di Tanah Air."Kalau negara sudah nyerah lalu sebut ada mafia, apa gunanya negara? Ngapain jadi pemerintah. Jadi LSM saja. Tapi negara punya power. Jokowi mengendalikan trilunan rupiah, mengendalikan jutaan aparat sipil dan militer. Kalau ga sanggup tangani ya lepas tangan, ada yang ngantri ne banyak," pungkas dia.

Pemerintah lebih amatir dari PSSI

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap menghalangi berlangsungnya pertandingan antara Persipura, Jayapura, melawan Pahang FA (Malaysia) dalam laga Asian Football Champions (AFC).Hal itu disebabkan karena ulah pihak imigrasi, yang tidak mengeluarkan visa on arrival kepada empat pemain asing Pahang FA, sehingga formasi tim menjadi tidak lengkap untuk bertanding melawan Persipura.Fahri menduga, tidak dikeluarkannya visa dari pihak imigrasi tersebut, dikarenakan adanya Surat Keputusan Menpora Imam Nahrawi yang telah membekukan PSSI."Saya sebagai ketua panja Undang-Undang Imigrasi agak kaget, karena diperdebatan itu justru kami sedang perjuangkan imigrasi agar menjadi institusi independen yang tidak boleh diintervensi siapapun," ujar Fahri di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (29/5)."Tapi mengapa tiba-tiba surat Kemenpora bisa sampai mengintervensinya? Dan itu jelas melukai roh imigrasi itu sendiri," katanya menambahkan.Menurut Wasekjen PKS ini, sebenarnya persoalan yang membelit sepak bola Indonesia saat ini adalah masalah kecil, yang menjadi besar karena pemerintah sendiri yang mempersulit proses penyelesaiannya.Dia menambahkan, jika terus menerus seperti ini persepakbolaan nasional dikelola, maka sampai kapanpun bibit-bibit pesepakbola berbakat milik Tanah Air hanya akan menjadi pemain amatir saja."Orang cuma mau nendang bola, nonton bola. Namanya tim sembilan, apalagi enggak pernah rapat. Mau ambil alih pesepakbolaan kita. Jadi ini amatir gitu lho. Bahkan negaranya tidak lebih profesional dari PSSI, dan jelas lah bahwa pemerintah itu sebenarnya lebih amatir dari PSSI," pungkasnya.

Berencana ajukan angket untuk Menpora

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, DPR mewacanakan penggunaan hak angket kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Angket ini dilakukan untuk menjawab tanda tanya besar di balik keputusan Menpora yang membekukan PSSI dengan melakukan investigasi.Fahri mengatakan, DPR akan melakukan investigasi, guna melihat motif apa yang menjadi latar belakang bagi Kemenpora dalam memutuskan pembekuan PSSI tersebut."Karena luasnya permasalahan dan jawaban pemerintah ditolak, maka konsekuensinya dewan harus ajukan penggunaan hak lebih besar, yaitu untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada keputusan Menpora ini," ujar Fahri di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).Fahri menyebut, kebijakan Menpora membekukan PSSI itu telah menimbulkan dampak yang cukup besar, karena telah mengintervensi PSSI sebagai sebuah lembaga yang sudah diatur sejak era reformasi.Lebih lanjut, Fahri mengaku akan terus melakukan komunikasi dengan para stake holder terkait, seperti manajemen klub, official, hingga pemain."Kan tidak mudah membubarkan lembaga, harus ke pengadilan. Nah pelanggaran-pelanggaran ini sangat mungkin untuk jadi pintu masuk investigasi lanjutan, apalagi Presiden terlibat dalam masalah ini," ujar Fahri."Kami komunikasi karena Komisi X sendiri tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Menpora, apa dasarnya. Misalkan mengatakan ada mafia, tunjuk dong, polisikan seperti di FIFA, bukan lembaganya dibubarkan," pungkasnya.

Jokowi-JK beda sikap, itu langgar UU Kepresidenan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melanggar azas presidensial. JK mendesak Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan PSSI, sedangkan Jokowi mendukung langkah pembekuan PSSI."Nah itu yang enggak boleh. Lah dia satu kotak. Enggak boleh itu. Itu pelanggaran terhadap azas presidensialisme dan Undang-Undang Kepresidenan," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/5).Selanjutnya, Fahri menegaskan, pihaknya mengusulkan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Termasuk pengajuan hak interpelasi kepada pemerintah. "Ini mesti harus diperiksa, diinvestigasi. Saya mengusulkan untuk mengajukan interpelasi. Setelah itu kita angket kalau tidak puas. Setelah itu ada konsekuensi yang lebih berat untuk pemerintah," jelasnya.Seperti diketahui, antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda pendapat menyikapi kisruh yang melanda PSSI. Jokowi mendukung penuh upaya Menpora Imam Nahwari untuk tetap membekukan PSSI. Langkah tersebut tetap dilaksanakan meskipun bakal ada sanksi yang diberikan oleh FIFA. Sementara itu, Jusuf Kalla meminta agar pembekuan PSSI dicabut.