Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan urusan politik dan agama harus dipisahkan. Pernyataan itu bergulir menjadi kontroversi.

Menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, staf Presiden Jokowi wajib untuk memberikan penjelasan atas pernyataan itu. "Staf harus bertanggung jawab. Jangan presidennya bicara terus tidak dilanjutkan," ungkap Fahri di kompleks senayan, Selasa (4/4).

Fahri mengharapkan Istana memiliki juru bicara untuk menindaklanjuti atau menjelaskan maksud penyataan-pernyataan presiden kepada masyarakat. "Tugas rutin Istana adalah menjelaskan apa maksud dari omongan presiden kepada rakyat," jelas dia.

Dia mengambil contoh pernyataan Jokowi tentang demokrasi kebablasan. Fahri mengatakan pernyataan tersebut tidak ditindaklanjuti lagi. "Misalnya tentang demokrasi kebablasan, sekarang bilang pemisahan agama dan negara, terus habis itu lepas tangan. Ngomong dong apa yg dimaksud," katanya.

Salah satu solusinya, kata Fahri, pernyataan yang dikeluarkan mestinya diperdebatkan agar menjadi jelas maksudnya. "Bicara apa maksudnya. Ayo kita berdebat. Iya kan? Jangan sembunyi sembunyi. Pernyataan yang keluar harus diperdebatkan," tutur Fahri.